Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mendorong kesetaraan gender sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi Bapperida dalam pertemuan virtual Asistensi dan Supervisi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender, yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Selasa, 30 September 2025.
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nur Sehan, menekankan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat setara bagi perempuan dan laki-laki.
Meski begitu, ia mengakui bahwa implementasi PUG masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya data terpilah menurut jenis kelamin, serta lemahnya koordinasi lintas sektor.
“Revitalisasi PUG adalah langkah strategis yang mendesak untuk memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan yang responsif gender. Ini mencakup penguatan komitmen politik, kelembagaan, serta instrumen perencanaan dan penganggaran responsif gender,” jelas Nur Sehan.
Ia menambahkan bahwa penguatan pemahaman aparatur, integrasi analisis gender dalam dokumen perencanaan, serta penyediaan data gender dan anak yang lebih lengkap menjadi kunci keberhasilan. Sinergi multipihak—pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, hingga dunia usaha—dinilai penting dalam memperluas partisipasi perempuan di ruang publik.
“PUG harus menjadi strategi utama, bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah kontribusi nyata Sulawesi Barat dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya Tujuan ke-5 tentang Kesetaraan Gender,” tegasnya.
Adapun tujuh isu strategis yang menjadi fokus RAD Kesetaraan Gender di Sulbar meliputi:
1. Penguatan regulasi dan kebijakan operasional PUG
2. Pembangunan mekanisme pelaksanaan PUG yang komprehensif
3. Pelembagaan PUG melalui advokasi dan penguatan Pokja
4. Integrasi strategi dan indikator kesetaraan gender dalam RPJMD dan RKPD
5. Optimalisasi tagging Anggaran Responsif Gender (ARG)
6. Peningkatan partisipasi multipihak dan edukasi publik tentang afirmasi gender
7. Pemantauan dan evaluasi dampak ARG secara terukur
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan PUG sebagai strategi pembangunan utama yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis bukti.
“Semua ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” ujarnya. (Rls)
