Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Pendampingan Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kabupaten Mamasa di Ruang Rapat Kantor Bappeda Mamasa, Jumat (29/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelaporan Rencana Aksi HAM B.08 Tahun 2025.
Ini sesuai dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kementerian HAM Sulbar, Fahrizal Jasin, menghadirkan berbagai perangkat daerah dan unsur masyarakat sipil.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Mamasa Hermin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Kami bersyukur dan sangat bahagia atas inisiasi kegiatan ini. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaporan Rencana Aksi HAM di Mamasa,” ujar Hermin.
Kegiatan ini juga menghadirkan Masita Pratiwi Husni, Fungsional Perencana Ahli Muda, yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, sebagai narasumber. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
“Bapperida Sulbar berkomitmen mendampingi dan membina pelaporan Rencana Aksi HAM di daerah, sebagai bagian dari misi Panca Daya Sulbar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan dasar yang berkualitas,” jelas Masita.
Dalam sesi teknis, tim dari Biro Hukum bersama Bapperida Sulbar membahas secara rinci lima aksi utama dalam pelaporan HAM, mulai dari Aksi 1 hingga Aksi 5. Diskusi juga mencakup identifikasi kendala yang dihadapi Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan aksi tersebut.
Sementara, Fahrizal Jasin menekankan bahwa Mamasa masih memiliki ruang untuk peningkatan dalam pelaporan Rencana Aksi HAM.
“Kami melihat masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pendampingan ini diharapkan menjadi titik balik bagi Mamasa dalam memperkuat komitmen terhadap HAM,” ungkapnya.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai OPD Kabupaten Mamasa, termasuk Dinas DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Koperindag dan UMKM, serta Serikat Pekerja Perempuan Kabupaten Mamasa. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan Mamasa dalam menjadikan HAM sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. (Rls)
