Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) selaras dengan arah pembangunan daerah di perangkat daerah.
Hal ini ditunjukkan dalam Verifikasi RKA-SKPD sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2026 yang digelar sejak Senin (25/8/2025) hingga Jumat (29/8/2025) di Kantor Gubernur Sulbar.
Sekretaris Bapperida, Muh. Darwis Damir, memimpin langsung tim dalam Desk Pokja 2 dan Pokja 4, mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana. Sementara para Kabid lingkup Bapperida turut aktif di Pokja 1 dan Pokja 3, memperkuat posisi Bapperida sebagai motor penggerak perencanaan strategis daerah.
“Bapperida tidak hanya hadir sebagai verifikator teknis, tetapi sebagai penjaga arah pembangunan. Kami memastikan setiap program OPD benar-benar sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 dan lima prioritas pembangunan tahun 2026,” tegas Muh. Darwis.
Tema pembangunan tahun 2026 yang ditetapkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka adalah
“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dengan lima program prioritas: penguatan ekonomi produktif, perlindungan sosial, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Verifikasi RKA yang digelar sejak tanggal 25-29 Agustus 2025 dilakukan oleh tim asistensi lintas OPD, termasuk Bapperida, BPKPD, Biro Ortala, Biro Ekbang, dan Biro Barjas. Fokus utama adalah kesesuaian program dengan KUA-PPAS 2026, standar harga satuan, dan pedoman penyusunan RKA yang telah ditetapkan.
Menariknya, pelaksanaan asistensi yang dilakukan langsung di Kantor Gubernur, bukan lagi di Rumah Jabatan Sekda, demi mendekatkan proses verifikasi dengan SKPD terkait.
Di tengah ketatnya fiskal, Bapperida Sulbar tetap menegaskan pentingnya menjaga prioritas pembangunan. Sedikitnya 15 pos belanja masuk dalam skema efisiensi sesuai PMK No.56/2025, termasuk belanja infrastruktur.
“Arahan Kepala Bapperida jelas, yaitu meski masuk daftar efisiensi, infrastruktur tetap harus menjadi prioritas. Kami mendorong agar OPD fokus pada satu atau dua program unggulan dengan dukungan anggaran yang terukur,” ujar Darwis.
Efisiensi mencakup berbagai sektor, mulai dari ATK, kegiatan seremoni, seminar, hingga perjalanan dinas dan pengadaan mesin. Namun, Bapperida menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi dampak, melainkan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran.
Sementara, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis pada data serta prioritas pembangunan.
“Melalui rapat verifikasi ini, kita memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan di setiap OPD sesuai arah pembangunan daerah dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Barat. Bapperida berkomitmen mendukung penuh proses ini agar penyusunan APBD 2026 lebih terarah, transparan, dan akuntabel,” ujar Junda.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat TAPD, OPD mitra Komisi II dan Komisi IV DPRD Sulbar, serta unsur teknis dari BPKPD dan Bapperida Sulbar. Sinergi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa penyusunan APBD bukan sekadar angka, tetapi cerminan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
