MAJENE, – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Majene memberikan pernyataan tegas terkait beredarnya tudingan miring yang menyebut bahwa disposisi Bupati Majene tidak dihargai oleh jajarannya. Kepala Diskominfo Majene, Albar Mustar, membantah keras narasi yang menyebut tanda tangan Bupati seolah “tak bertaji” di instansi yang ia pimpin.
Albar menegaskan bahwa tidak ada niat sedikitpun untuk membangkang terhadap pimpinan daerah. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran Diskominfo tetap menjunjung tinggi loyalitas dan menghormati Bupati sebagai sosok orang tua sekaligus pimpinan tertinggi di Kabupaten Majene.
“Narasi yang menyebut kami membangkang adalah kekeliruan besar. Tidak ada disposisi Bupati yang kami abaikan. Kendala yang sebenarnya kami hadapi murni bersifat teknis, yakni keterbatasan fiskal atau anggaran yang sangat minim. Ini masalah kemampuan keuangan daerah, bukan masalah kepatuhan atau loyalitas,” tegas Albar Mustar.
Di tengah kondisi anggaran yang ketat, Diskominfo mengambil langkah strategis agar kemitraan pemerintah tetap berjalan. Albar menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memprioritaskan media yang berdomisili di wilayah Majene untuk menjaga ekosistem pers lokal agar tetap bertahan.
“Kami harus bersikap realistis. Ada sekitar 50 media lokal yang menggantungkan kemitraan dengan Pemda. Di tengah anggaran yang terbatas, kami berupaya semaksimal mungkin agar distribusi kemitraan ini tetap adil dan tetap berjalan. Jika ada keterlambatan dalam eksekusi, itu semata-mata karena kendala anggaran, bukan karena kami tidak menghormati arahan pimpinan,” jelasnya.
Menanggapi polemik ini, Plt Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Majene, Ramli Hayat Daeng Pasewang, memberikan dukungan penuh terhadap transparansi yang dilakukan Diskominfo. Ia menekankan bahwa media lokal saat ini memang sedang menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat.
“Kesejahteraan jurnalis dan keberlangsungan perusahaan pers sangat linier dengan kualitas informasi yang sampai ke masyarakat. Media yang sehat adalah media yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dengan baik,” ujar Ramli.
Ramli menambahkan bahwa sebagai pilar keempat demokrasi, media dan pemerintah harus bersinergi. Ia berharap ke depan tata kelola anggaran media dapat lebih dioptimalkan agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.
Komitmen pada Fungsi Kontrol Sosial
Diskominfo dan SMSI Majene sepakat untuk mengesampingkan isu-isu yang bersifat memecah belah dan kembali fokus pada fungsi utama media:
Edukasi Publik: Menyampaikan informasi kebijakan pemerintah secara akurat.
Kontrol Sosial: Menjadi ruang aspirasi bagi rakyat kecil.
Pengawal Anggaran: Memastikan program pemerintah tepat sasaran.
Ekosistem Media: Diskominfo berkomitmen menjaga regulasi pers yang sehat, termasuk implementasi Publisher Rights.
“Kami membuka pintu lebar-lebar bagi rekan-rekan pers untuk bersinergi. Mari kita bangun Majene dengan komunikasi yang sehat dan konstruktif. Jangan biarkan opini yang tidak berdasar merusak hubungan harmonis antara Pemerintah Daerah dan media,” tutup Albar. (rls)
