Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun 2026 di Ballroom, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 18 Juni 2026. Forum ini digelar sebagai ruang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta program prioritas daerah
Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengukur capaian program, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus menyusun langkah percepatan pembangunan di Sulawesi Barat. Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah se-Sulawesi Barat.
Dalam forum itu, para kepala daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional maupun program prioritas daerah di wilayah masing-masing.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) mengatakan persoalan data masih menjadi tantangan mendasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Olehnya itu memang data BPS sangat kita perlukan,” kata Suhardi Duka saat memberikan kesimpulan hasil rapat.
Selain itu, Gubernur SDK menyampaikan kinerja makro ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif meski masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan.
“Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 persen sedangkan target kita di angka 6 persen,” ujarnya.
Pada sektor pelaksanaan Program Strategis Nasional, Gubernur menjelaskan sejumlah program telah berjalan, namun sebagian masih berada pada tahap administrasi maupun pembangunan fisik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, telah membentuk 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit, melibatkan ratusan pemasok dan penerima manfaat.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi, termasuk keberadaan SPPG yang belum beroperasi optimal serta keterlibatan penyedia bahan baku lokal dalam rantai pasok program tersebut.
“Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk 3 T tidak usah dibuat SPPG langsung saja ke sekolah,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai program prioritas daerah juga telah bergerak, namun belum sepenuhnya membentuk rantai nilai ekonomi yang kuat di Sulawesi Barat.
Permintaan pangan meningkat melalui program MBG, tetapi sebagian bahan baku masih dipasok dari luar daerah sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha lokal.
Pada sektor hilirisasi, Gubernur menilai pengembangan komoditas unggulan masih perlu didorong. Produk turunan sawit masih terbatas, sementara kakao dan kopi sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Ia juga merangkum sejumlah persoalan yang banyak muncul dalam paparan pemerintah kabupaten, mulai dari data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya, kemampuan fiskal, sarana dan prasarana, hingga koordinasi lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus mendukung dan menyukseskan Program Strategis Nasional.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
“Kita sepakat untuk menyukseskan program strategis nasional, semua ya. Kita juga sepakat pemerintah daerah merasakan bahwa kurangnya koordinasi pejabat lintas sektor,” katanya.
Di bidang ketahanan pangan, Pemprov Sulbar menilai capaian produksi beras dan jagung menunjukkan perkembangan yang baik. Sementara untuk program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk lebih baik.
Gubernur juga meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi masing-masing desa agar keberlanjutan usaha dapat terjaga.
Selain itu, kebutuhan pembangunan rumah sehat dan layak huni masih menjadi perhatian karena masih dirasakan kurang di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyampaikan bahwa kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba tahun 2026 belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena keterbatasan anggaran.
Pelaksanaannya tahun ini diserahkan kepada Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dalam skala lokal, sementara penyelenggaraan tingkat provinsi direncanakan kembali pada tahun mendatang. (Rls)
