MAMUJU — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan rapat kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama mitra terkait, yang berlangsung di Ruang Komisi IV Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (1/9/2026).
Rapat ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap serapan anggaran, capaian program, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sebelumnya, Komisi IV telah melakukan evaluasi bersama sejumlah mitra terkait, termasuk membahas pelaksanaan anggaran pada sektor kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menekankan agar pengelolaan anggaran berjalan efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Memasuki rapat lanjutan, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim kembali menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program yang masih mengalami keterlambatan.
Menurutnya, sejumlah program bantuan kepada masyarakat, termasuk bantuan hibah, bantuan sosial, dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), perlu segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran.
“Yang kita minta adalah agar seluruh program segera diakselerasi, sehingga masyarakat yang memang berhak menerima bisa segera memanfaatkannya,” ujar Abdul Rahim.
Dalam evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Komisi IV juga mendorong agar kebijakan penambahan penghasilan bagi kepala desa dan aparat desa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan masyarakat, termasuk dalam penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, serta penguatan layanan posyandu.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, Komisi IV menyoroti masih adanya kegiatan yang belum berjalan optimal, termasuk program padat karya. Komisi IV meminta agar program tersebut tetap dilaksanakan sesuai perencanaan karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Adapun pada sektor kepemudaan dan olahraga, Komisi IV mendorong percepatan sejumlah kegiatan yang masih tersisa agar seluruh program dapat berjalan sesuai target.
Abdul Rahim menegaskan, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBD tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
“Kita harapkan memasuki triwulan keempat tidak ada kegiatan yang menumpuk sampai akhir tahun. Seluruh program harus segera dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (rls/as)
