MAJENE – Plt Direktur RSUD, Rusdi Hamid dinilai tidak transparan dan tak kedepankan konsep keterbukaan informasi publik saat hendak ingin dikonfirmasi wartawan diruang kerja miliknya, 31/12/2025.
Kejadian itu bentuk pembangkangan tentang landasan bernegara dikuatkan didalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Salah seorang wartawan saat hendak ingin lakukan konfirmasi, lalu menghubungi Kabid Perencanaan RSUD melalui via Whats App. Tapi, diminta langsung temui Plt Direktur.
Namun, melalui staf Plt Direktur sampaikan “Pak Direktur lagi sibuk, temui saja pak Bobby”.
Merasa dimainkan, sampai memberikan kesan seolah mengunci ruang konfirmasi. Sejumlah media berada di lokasi parkiran RSUD hanya menerima perlakuan pejabat RSUD.
Tidak berselang lama Kabid Perencanaan bernama Bobby, tetiba muncul dengan sikap kurang ramah dan emosian sampai memantik cekcok di parkiran RSUD.
Sejumlah wartawan menilai sikap Kabid Perencanaan RSUD terlalu berlebihan dan seolah tidak mencerminkan layaknya pejabat publik.
KIP penting dikedepankan oleh pejabat di RSUD karena masyarakat berhak tau proses sedang berjalan disana. Apalagi, beberapa bulan terakhir sejumlah issue ramai dibicarakan.
“Mulai pelayanan dan kesiapan obat – obatan di RSUD. Jadi kedatangan kami tidak hanya membawa beberapa issue saja,” ujar para media.
Sikap para pejabat di RSUD, menjadi beban baru dan bentuk kegagalan Sekkab Majene, H. Ardiansyah sebagai pembina kepegawaian di Kabupaten Majene.
“Bupati dan Wakil Bupati Majene penting memandang hal demikian secara serius. Lantaran Sikap dan karakter pejabat menjadi cerminan dalam memastikan roda pelayanan berjalan baik serta menjauhkan diri dari praktik tidak dibenarkan,” terangnya. (rls/as)
