Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan melalui pendampingan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas).
Pendampingan tersebut dilaksanakan pada 12–15 Agustus 2026 di Hotel Aflah Mamuju, sebagai bagian dari rangkaian pendampingan tata kelola program kesehatan yang melibatkan FKM Unhas dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI. Dokumen pendampingan menempatkan Trip 3 pada tahapan penyesuaian sistematika Bab 1 hingga Bab 6 sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, dengan target penyusunan Bab 1 sampai Bab 4 serta perbaikan dokumen Renstra.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi DKPPKB Sulbar untuk memastikan perencanaan pembangunan kesehatan Tahun 2027 disusun secara lebih terarah, berbasis data, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah maupun kebijakan nasional.
Dalam pendampingan tersebut, proses penyusunan Renja tidak hanya berfokus pada sistematika dokumen, tetapi juga mencakup evaluasi capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan isu strategis, penyusunan tujuan dan sasaran, arah kebijakan, hingga rencana program, kegiatan dan subkegiatan.
Sesuai bahan pendampingan, Bab II Renja 2027 diarahkan memuat evaluasi capaian IKU dan IKK Tahun 2025, evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), rumusan permasalahan dan isu strategis, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, serta inovasi pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Bab III diarahkan untuk memastikan tujuan dan sasaran Renja 2027 tetap selaras dengan Renstra DKPPKB Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan daerah.
Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni FKM Universitas Hasanuddin, Prof. Atjo Wahyu, turut memberikan penguatan dalam proses pendampingan, khususnya terkait pentingnya tata kelola perencanaan kesehatan yang berbasis data, indikator kinerja, serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa pendampingan bersama Unhas menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat.
“Perencanaan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan diterjemahkan menjadi program yang terukur, memiliki target yang jelas, serta didukung penganggaran yang tepat. Karena itu, pendampingan ini menjadi momentum untuk memastikan Renja 2027 benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan Sulawesi Barat,” ujar dr. Nursyamsi.
Menurutnya, penyusunan Renja harus mampu menerjemahkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera ke dalam sektor kesehatan melalui program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan kesehatan tidak hanya berbicara tentang besarnya anggaran, tetapi bagaimana setiap program memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus memperkuat perencanaan berbasis data, indikator dan kebutuhan riil di lapangan,” lanjutnya.
Pendampingan juga diarahkan agar rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 dapat terhubung dengan RPJMD 2025–2029, Renstra DKPPKB 2025–2029, hasil evaluasi kinerja, prioritas daerah, target nasional, SPM, serta agenda tematik pembangunan kesehatan.
Melalui kolaborasi DKPPKB Sulbar dan FKM Unhas, diharapkan penyusunan Renja Tahun 2027 menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih konsisten, terukur, adaptif dan berorientasi pada hasil, sekaligus menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat.
Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam menghadirkan pembangunan kesehatan yang lebih terencana, berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
