Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, yang berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah, Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (26/6/2026).
Audiensi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat Darmawati, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Murdanil.
Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan Program JKN, mulai dari penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, keberlanjutan kepesertaan masyarakat, hingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.
“Jaminan Kesehatan Nasional merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah agar kepesertaan masyarakat tetap terjaga, kualitas layanan terus meningkat, dan tidak ada masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi.
Ia menegaskan, DKPPKB Sulbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan aktif JKN sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar mutu.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa dukungan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan program kesehatan di daerah.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan Program JKN sebagai salah satu pilar utama pembangunan kesehatan. Diharapkan kolaborasi tersebut mampu meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
