Makassar – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan literasi digital sebagai strategi utama dalam meningkatkan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Perumusan Strategi Berbasis Indikator di Hotel Claro, Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).
Makassar dipilih sebagai titik awal penguatan literasi digital nasional tahun 2026, dengan harapan mampu menjadi simpul gerakan menuju kemerdekaan pers yang lebih berkualitas, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi yang dibacakan Sekretaris Deputi, Marsekal Pertama Arifien Sjahrir, ditegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan pilar utama demokrasi sekaligus instrumen kontrol dalam penyelenggaraan negara.
Berdasarkan data Dewan Pers tahun 2025, IKP nasional tercatat sebesar 69,44, sementara Sulawesi Selatan berada di angka 69,57. Keduanya masih dalam kategori “Cukup Bebas”. Meski menunjukkan tren positif, capaian tersebut dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan serius.
Beberapa di antaranya adalah tekanan terhadap independensi redaksi, keberlanjutan bisnis media lokal yang belum stabil, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Saat ini, hanya sekitar 30,7 persen masyarakat yang percaya diri mampu mengidentifikasi informasi hoaks.
“Penguatan literasi digital bukan sekadar program edukasi, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mendukung kemerdekaan pers. Masyarakat yang melek digital akan lebih kritis dan mampu mendukung jurnalisme yang beretika,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, disepakati pendekatan berbasis tiga dimensi IKP, yakni lingkungan politik, ekonomi, dan hukum, sebagai kerangka utama strategi peningkatan indeks ke depan.
Sejumlah rekomendasi konkret turut dihasilkan, di antaranya penguatan kerja sama antara Dewan Pers dan Polri untuk mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis, pemberian insentif bagi media yang memproduksi konten edukatif, serta perluasan program literasi digital hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Selain itu, forum juga mendorong pembentukan protokol perlindungan jurnalis dari ancaman siber yang kian meningkat, sekaligus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan jurnalis dan profesionalisme media.
Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, seperti Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Bambang Tri Santoso dari Pusat Pengembangan Literasi Digital Komdigi, serta Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel Sultan Rakib.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten I Setda Sulawesi Selatan, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan komunitas literasi digital se-Sulawesi Selatan.
Hasil rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti oleh Kemenko Polkam bersama para pemangku kepentingan sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan. Upaya ini ditargetkan mampu mendorong peningkatan IKP di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur hingga mencapai kategori “Bebas” dalam beberapa tahun ke depan. (rls/as)
