MAJENE – Anggota Komisi lll DPRD Majene, Sudirman sampaikan keprihatinan dan kritik keras terhadap kondisi pelayanan di PKM Sendana l, Senin 25 Mei 2026.
Kritik itu disampaikan saat pihaknya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinkes dan seluruh PKM di Majene.
Sudirman soroti sejumlah persoalan dinilai perlu segera mendapatkan perhatian dan pembenahan agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu hal menjadi sorotan ialah adanya pernyataan bahwa pemeriksaan kadar hemoglobin (HB) hanya dilakukan kepada pasien gawat darurat.
Kata Sudirman, hal demikian perlu dievaluasi karena pemeriksaan HB merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu hamil.
Ia mempertanyakan bagaimana kondisi ibu hamil yang akan menjalani persalinan apabila tidak mendapatkan pemeriksaan HB sebelumnya, mengingat kondisi kadar hemoglobin dapat menjadi salah satu indikator penting yang berkaitan dengan keselamatan ibu maupun bayi.
Selain itu, Sudirman juga menyoroti ketersediaan masker nebulizer yang digunakan untuk terapi uap bagi pasien gangguan pernapasan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, stok masker nebulizer disebut telah kosong sejak Maret 2026.
Akibat kondisi tersebut, sejak Maret hingga 13 Mei 2026, pasien yang membutuhkan terapi uap disebut menggunakan masker nebulizer bekas yang telah dicuci dan digunakan kembali.
Menurut Sudirman, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena sebagian penyakit pernapasan memiliki potensi penularan, termasuk pasien tuberkulosis (TB) yang juga membutuhkan layanan terapi uap.
Tidak hanya itu, Komisi III juga menyoroti keterbatasan layanan pemeriksaan laboratorium yang beberapa kali mengalami kekosongan sehingga berpotensi memengaruhi proses diagnosis dan penanganan pasien.
Persoalan lainnya yang menjadi perhatian adalah pelayanan dokter di puskesmas yang dinilai belum maksimal, yang disebut dipengaruhi oleh keterbatasan obat-obatan serta fasilitas pemeriksaan penunjang.
Sudirman menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus.
“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna layanan fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kabupaten Majene meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi serta mengambil langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama dapat berjalan sesuai standar pelayanan yang berlaku. (rls/as)
