MAMUJU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Disiplin Anggaran Menuju Sulbar Mandiri” dalam rangka penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar, Senin, 6 Juli 2026.
FGD tersebut dihadiri oleh para Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Bappeda, serta Kepala BPKPD dari tingkat provinsi dan kabupaten, baik secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Junda Maulana menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut yang dinilai strategis dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah dibawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
“Tema ini sangat menarik, yaitu berkaitan dengan bagaimana pengelolaan fiskal kita di daerah, utamanya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi Sulbar,” ujar Junda Maulana.
Ia juga menyoroti usia Sulbar yang akan genap 22 tahun pada 22 September mendatang sejak dimekarkan dari Sulawesi Selatan. Ia menilai, berbagai kemajuan telah dicapai, namun sejumlah tantangan pembangunan masih perlu mendapat perhatian serius.
Di antaranya adalah kondisi infrastruktur jalan provinsi yang baru mencapai 49 persen kategori mantap, keterbatasan konektivitas antarwilayah kabupaten, serta masih terbatasnya akses transportasi udara dan laut ke sejumlah wilayah di luar Makassar.
“Memang ada perubahan yang cukup signifikan dibandingkan 10 sampai 30 tahun lalu, tetapi kita masih menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan distribusi logistik,” jelasnya.
Pada aspek kesejahteraan, Junda Maulana mengungkapkan, angka kemiskinan Sulbar masih berada di 10,1 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 5–6 persen pada tahun 2030 melalui RPJMD, dengan target penurunan sekitar 1 persen per tahun.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sejalan dengan target nasional. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus didorong dengan pendekatan realistis namun tetap optimistis.
Tantangan lain yang disorot adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar yang masih tertinggal di angka 71, dibandingkan nasional yang telah mencapai 75. Kondisi ini dipengaruhi oleh sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk tingginya angka anak tidak sekolah yang mencapai lebih dari 35.000 jiwa serta angka stunting sekitar 35 persen.
Dari sisi fiskal, APBD Sulbar tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,8 triliun, dengan ketergantungan pada dana transfer pusat mencapai 72 persen. Sementara kemandirian fiskal daerah baru berada di angka sekitar 27,2 persen dengan PAD sekitar Rp580 miliar per tahun.
Junda Maulana menjelaskan bahwa sebagian besar PAD masih berasal dari sektor pajak yang bersifat given atau ditetapkan pemerintah pusat, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Meski demikian, Sulbar memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal, mulai dari wilayah laut seluas sekitar 22.000 km², garis pantai sepanjang 670 km untuk pengembangan perikanan budidaya, hingga potensi energi, minyak, dan mineral di daratan.
Menutup sambutannya, Junda Maulana berharap FGD ini dapat menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi pengawas seperti BPKP dalam memperbaiki tata kelola fiskal daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa digunakan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutup Junda Maulana. (Rls)
