Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersiap menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Agenda ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 April 2026, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, dan akan melibatkan seluruh jajaran pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui undangan resmi meminta para bupati se-Sulbar hadir bersama perangkat daerah yang membidangi pengawasan, perencanaan, dan keuangan. Selain itu, jajaran Sekda, staf ahli, asisten, hingga kepala OPD lingkup provinsi juga dijadwalkan ikut serta.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan peran gubernur dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan di daerah.
“Rapim ini menjadi ruang evaluasi bersama, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap selaras antara provinsi dan kabupaten,” jelas Amujib.
Menariknya, rapat kali ini juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai mitra strategis.
Menurut Amujib, fokus utama pertemuan adalah pemaparan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran oleh BPKP, serta penyampaian laporan kinerja dari para bupati se-Sulawesi Barat.
Sementara itu, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menegaskan bahwa kesiapan data menjadi hal krusial dalam pelaksanaan rapat tersebut.
Ia menyebutkan, Bapperida telah merampungkan pengisian formulir asersi dari BPKP sebagai bahan utama pembahasan.
“Data ini akan menjadi pijakan bagi kepala daerah untuk melihat secara langsung capaian kinerja pembangunan yang sudah berjalan, sekaligus mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Melalui Rapim ini, Pemprov Sulbar berharap tercipta sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Tidak hanya itu, forum ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya birokrasi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Rls)
