MAMUJU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, didampingi Asisten I Setda Sulbar serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat di Rangas, Kabupaten Mamuju, Jumat, 26 Juni 2026.
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang membahas percepatan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulbar.
Junda Maulana mengatakan, dirinya bersama jajaran pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka diminta langsung oleh Menteri Sosial untuk memastikan kesiapan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulbar.
“Hari ini kami melakukan peninjauan di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi di Kementerian Sosial. Kami diminta oleh Bapak Menteri untuk melakukan pemantauan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulbar,” kata Junda Maulana.
Ia menjelaskan, dari dua lokasi Sekolah Rakyat yang direncanakan di Sulbar, salah satunya berada di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Pemerintah menargetkan pada 1–5 Juli seluruh kesiapan fisik dapat dipastikan. Selanjutnya, pada 5–10 Juli dilakukan mobilisasi guru dan tenaga kependidikan, sedangkan pada 10–13 Juli para siswa mulai masuk ke lingkungan sekolah. Meski demikian, Junda Maulana menegaskan penyelesaian pembangunan tidak boleh dipaksakan apabila kondisi belum benar-benar aman untuk ditempati.
“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai anak-anak sudah masuk sementara aktivitas pembangunan masih berlangsung, karena itu berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Keselamatan siswa tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurutnya, fokus utama penyelesaian pembangunan saat ini adalah asrama dan ruang belajar agar dapat segera digunakan oleh peserta didik. Asrama diprioritaskan untuk menampung sekitar 30 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, termasuk kebutuhan tempat tinggal bagi guru dan tenaga kependidikan.
“Ruang belajar juga menjadi perhatian utama. Sementara fasilitas lainnya dapat diselesaikan secara bertahap, dengan catatan aktivitas pembangunan tidak mengganggu kawasan yang sudah ditempati peserta didik,” ujar Junda Maulana.
Junda Maulana optimistis apabila penyelesaian pembangunan berjalan sesuai jadwal, Sekolah Rakyat di Sulbar sudah dapat menerima peserta didik pada tahun ajaran baru. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar mendukung penuh program strategis pemerintah pusat tersebut karena dinilai memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat baik, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di sekolah ini seluruh kebutuhan siswa dipenuhi negara, mulai dari tempat tinggal, makan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” katanya.
Atas arahan Gubernur Suhardi Duka, lanjut Junda Maulana, seluruh jajaran Pemprov diminta terus mengawal pelaksanaan program tersebut serta menjaga koordinasi dengan pelaksana proyek dan pemerintah pusat.
“Kami akan terus berkoordinasi. Jika ada kendala di lapangan, kita selesaikan bersama. Bila membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kita sampaikan secara terbuka agar dapat segera dibantu. Harapannya pembangunan dapat selesai tepat waktu dan proses belajar mengajar segera dimulai,” tutup Junda Maulana. (Rls)
