Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Wawancara Tingkat Provinsi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Award Tahun 2026 di Grand Maleo, Mamuju, Senin 27 Juli 2026.
Wawancara ini menjadi tahapan akhir untuk menentukan pemenang kategori pemerintah daerah dan perusahaan besar dalam mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar Junda Maulana mengatakan, peserta yang mengikuti wawancara merupakan kandidat yang telah lolos seleksi administrasi.
“Hari ini adalah wawancara bagi calon juara dari dua kategori yaitu kategori yang pertama dari pemerintah daerah yang kedua dari perusahaan besar, berkaitan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan ataupun di pemerintah daerah,” kata Junda Maulana.
Untuk kategori pemerintah daerah, tiga kabupaten yang masuk tahap akhir yakni Mamuju Tengah, Polewali Mandar, dan Pasangkayu.
Berdasarkan hasil penilaian, Mamuju Tengah meraih juara pertama, disusul Polewali Mandar sebagai juara kedua, dan Pasangkayu di posisi ketiga.
Sementara itu, pada kategori perusahaan besar, dua perusahaan yang mengikuti penilaian akhir adalah PT Manakarra Unggul Lestari dan PT Unggul Widya Teknologi Lestari.
Sekprov Sulbar mengatakan, tim penilai menggali sejumlah aspek dalam wawancara, mulai dari kepesertaan, komitmen terhadap pekerja, hingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Yang pertama kepesertaan, kemudian yang kedua komitmen terhadap pekerjanya, kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa upaya yang akan dilakukan oleh masing-masing baik itu pemerintah kabupaten maupun dari perusahaan untuk meningkatkan kepesertaan. Karena apa pun juga itu pekerja harus dijamin sekaitan dengan keselamatan kerja mereka,” ujarnya.
Ia berharap, sesuai pesan Gubernur Suhardi Duka (SDK), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Barat bisa terus meningkat sehingga seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial. Pemprov Sulbar juga menargetkan cakupan kepesertaan mencapai 99 persen pada 2030 sesuai komitmen pemerintah daerah.
“Kita mengharapkan lebih meningkat UHC, agar semua buruh, karyawan atau pegawai itu terakomodir dalam kepesertaan, kenapa, itu sebagai jaminan mereka dalam bekerja, itu target kita, kalau bisa sesuai dengan komitmen yang tadi disampaikan oleh beberapa kepala daerah yang atau yang mewakili, itu komitmennya di tahun 2030 itu sampai 99 persen, kita harapkan itu terwujud,” tutup Junda Maulana. (Rls)
