MAJENE — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Provinsi Sulawesi Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Majene agar segera membentuk Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) sebagai upaya memperkuat pembinaan dan pengawasan sektor konstruksi di daerah.
Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam menghadirkan tata kelola pembangunan yang berkualitas melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, serta pengawasan pembangunan yang lebih terstruktur dan profesional.
Pembentukan bidang tersebut juga merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan jasa konstruksi, termasuk pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
Kepala Bidang Jakon PUPRD Sulbar, Muh. Afandi Fahrizal, menekankan pentingnya pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia bidang konstruksi yang dinilai dapat berjalan lebih optimal melalui keberadaan bidang khusus jasa konstruksi di tingkat kabupaten.
“Pengawasan kegiatan konstruksi dan peningkatan kapasitas SDM konstruksi akan lebih maksimal apabila ditangani melalui bidang yang secara khusus membidangi jasa konstruksi,” kata Afandi, dalam kegiatan koordinasi dengan Dinas PUPR Majene, Selasa 12 Mei 2026.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Majene, Ramli, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan menunjuk salah satu staf sebagai penanggung jawab sementara. Selain itu, pihaknya juga akan menugaskan Gunawan untuk memfasilitasi kegiatan pembentukan dan pelaksanaan fungsi bidang jasa konstruksi di lingkungan PUPR Majene.
Melalui koordinasi ini, PUPRD Sulbar berharap penguatan kelembagaan jasa konstruksi di kabupaten dapat segera terealisasi guna mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, tertib, dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (rls/as)
