Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat merespons rilis Berita Resmi Statistik yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Suri Handayani, pada Kamis, 5 Februari 2026 lau. Respons ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan kebijakan pembangunan berbasis data dan evaluasi kinerja ekonomi daerah.
Melalui analisis komprehensif terhadap empat indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan (Gini Ratio), dan ketenagakerjaan, Bapperida Sulbar menilai arah pembangunan daerah menunjukkan tren positif.
Capaian tersebut dinilai sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam menjaga stabilitas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Meski demikian, Bapperida menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menyampaikan bahwa narasi utama dari hasil analisis data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat relatif solid dan inklusif. Kondisi tersebut diikuti penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, namun masih terdapat tekanan pada pasar tenaga kerja serta distribusi pengeluaran kelompok masyarakat miskin.
Dari empat indikator utama yang dirilis BPS, tiga indikator menunjukkan tren positif, yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penurunan Gini Ratio. Sementara itu, satu indikator yang menjadi perhatian adalah meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Data terbaru mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 mencapai 5,36 persen dengan tren inklusivitas yang relatif terjaga hingga September 2025. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan menjadi sinyal bahwa pembangunan mulai memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Namun demikian, peningkatan TPT pada periode Agustus hingga November 2025 serta kenaikan tipis ketimpangan di wilayah perdesaan menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan masih perlu diperkuat agar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.
Bapperida Sulbar mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian kebijakan ke depan. Pertama, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat padat karya, terlihat dari meningkatnya pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kedua, ketimpangan di wilayah perdesaan menunjukkan kenaikan tipis meskipun Gini Ratio total menurun. Ketiga, tingkat pengangguran perempuan dan masyarakat perkotaan relatif lebih tinggi, mengindikasikan adanya persoalan struktural terkait akses kerja dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar.
Sebagai langkah strategis, Bapperida Sulbar akan memperkuat pengawalan, sinkronisasi, dan kolaborasi program pembangunan melalui penguatan sektor padat karya seperti pertanian hilir, UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif. Selain itu, intervensi di wilayah perdesaan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas petani, perluasan akses pasar, serta penguatan koperasi modern.
Bapperida juga mendorong program penyerapan tenaga kerja perempuan yang inklusif dan fleksibel berbasis komunitas, serta sinkronisasi perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan melalui dokumen RKPD dan KUA-PPAS berbasis indikator ketimpangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
Amujib menegaskan bahwa kerangka Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat menjadi landasan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Melalui analisis berbasis data statistik resmi, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar responsif terhadap dinamika ekonomi dan mampu diterjemahkan menjadi program nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
