Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah di tingkat nasional. Bertolak ke Jakarta, Gubernur SDK melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari I, Kamis (6/11/2025), untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program strategis kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026.
Dalam pertemuan ini, Gubernur didampingi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, yang juga bertindak sebagai perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar.
Turut hadir Bupati Majene Ahmad Syukri Tammalele, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Hajrul Malik. Pertemuan dipimpin oleh Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dan dihadiri sejumlah direktur teknis lingkup KKP.
Tiga Program Strategis Perikanan Sulbar
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan tiga program utama untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat, yakni:
1. Revitalisasi Tambak Rakyat
Pemprov Sulbar telah memetakan dan mensosialisasikan kawasan tambak potensial kepada masyarakat.
“Kami mengusulkan sekitar 200 hektar tambak rakyat untuk direvitalisasi melalui program KKP agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petambak terjamin,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
2. Penguatan Armada Perikanan Tangkap
SDK menegaskan bahwa masyarakat Sulbar adalah pelaut tangguh, namun belum sepenuhnya didukung sarana modern.
“Kami membutuhkan 100 unit kapal berkapasitas minimal 30 GT untuk memperkuat armada nelayan dan meningkatkan hasil tangkapan tahun depan,” jelasnya.
3. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih
Untuk menekan angka kemiskinan pesisir, Gubernur mengusulkan tambahan 10 Kampung Nelayan Merah Putih, terutama di Kabupaten Polman, Majene, dan Mamuju.
Selain tiga usulan tersebut, SDK juga menyoroti pentingnya pelestarian Pulau Bala-Balakang sebagai kawasan konservasi laut yang menjadi bagian dari strategi ekonomi biru Sulawesi Barat.
Dukungan KKP dan Peran BPKPD
Menanggapi hal itu, Direktur Ikan Air Tawar KKP, Gemi Tri Astutik, menyampaikan bahwa tim KKP telah meninjau langsung sejumlah lokasi calon tambak rakyat di Sulbar dan menegaskan pentingnya kepastian alas hak tanah sebagai prasyarat utama pelaksanaan program.
“Beberapa lokasi sudah siap, namun masih menunggu keputusan pimpinan. Untuk program ADB, Sulbar belum termasuk lokus tahun ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Murdanil menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar program kelautan tidak hanya berhenti di tahap perencanaan.
“Kami dari BPKPD memastikan dukungan anggaran dan penyesuaian kebijakan fiskal agar setiap program strategis kelautan ini bisa berjalan efektif. Sinergi antara KKP, Pemprov, dan pemerintah kabupaten akan menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan, arah kebijakan fiskal Sulbar ke depan akan semakin berpihak pada penguatan ekonomi berbasis potensi alam daerah, khususnya kelautan dan perikanan.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung sepenuhnya aspek fiskal dari usulan tersebut.
“BPKPD akan memastikan kesiapan dokumen fiskal dan penganggaran daerah agar setiap usulan strategis Gubernur bisa direalisasikan secara konkret dan memberi manfaat bagi masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sulbar berharap dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tiga program strategis tersebut dapat diakomodasi dalam rencana kerja nasional tahun 2026 dan menjadi bagian dari upaya nyata menyejahterakan masyarakat pesisir. (Rls)
