Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).
Pokja ini akan bertugas menyusun standar sekolah yang tidak hanya membuat siswa nyaman belajar, tetapi juga terlindungi dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi.
Pembentukan Pokja BSAN dibahas dalam kegiatan Advokasi dan Pendampingan Pembentukan Pokja BSAN di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 4 Juni 2026.
Pertemuan dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana dan dihadiri Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta serta sejumlah Pimpinan OPD Sulbar
Pembentukan Pokja BSAN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Pembentukan Pokja BSAN juga sejalan Pancadaya ketiga Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter.
Dalam pembahasan itu, Kapolda Sulbar memberikan sejumlah masukan terkait upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
Salah satunya, keamanan tidak hanya dilihat dari kondisi di dalam sekolah, tetapi juga di lingkungan sekitar sekolah.
Junda Maulana mengatakan pembentukan Pokja BSAN merupakan amanat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
“Ini penting, jadi tadi kita sudah diskusi yang pertama ini wajib semua daerah untuk menyusun, baik itu provinsi maupun kabupaten,” kata Junda.
Menurut Junda, pembahasan awal mengerucut pada penyusunan kriteria sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Ia menjelaskan sekolah yang nyaman adalah sekolah yang membuat siswa betah belajar, mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat mengikuti kegiatan pendidikan tanpa hambatan. Kebersihan dan kelayakan fasilitas sekolah juga menjadi bagian dari indikator yang akan dirumuskan.
Sementara untuk aspek keamanan, pemerintah ingin memastikan perlindungan terhadap siswa tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga di area sekitarnya.
“Pak Kapolda tadi menginginkan kategori aman itu tidak saja di intra sekolah, tapi di luar sekolah juga itu harus aman,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, membahas batasan antara pelanggaran yang dapat ditangani oleh pihak sekolah dan tindakan yang masuk kategori tindak pidana sehingga memerlukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau yang sudah menggunakan senjata tajam. Kemudian melakukan tindakan tindakan amoral misalnya membully. Kegiatan-kegiatan yang sudah kategori kejahatan ini yang perlu mendapatkan tindak lanjut,” jelasnya.
Selain itu, isu diskriminasi terhadap siswa turut menjadi perhatian. Kata Junda, Pemprov Sulbar ingin memastikan seluruh peserta didik memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang keluarga maupun status sosial.
“Semua setara, tidak dibilang anak pejabat, anak tukang sapu, anak cleaning service, semuanya sama harus diperhatikan,” kata Junda.
Pemprov Sulbar menargetkan surat keputusan pembentukan Pokja BSAN terbit pada Juli 2026. Setelah itu, pokja akan menyusun standar yang lebih rinci dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
“Kita target Juli SK-nya sudah ada kemudian kita rapat kerja, kita mendefinisikan, kemudian kita menindaklanjuti sosialisasi, kita masuk ke sekolah-sekolah dan kita buat standar yang spesifik,” ujarnya.
Junda berharap kehadiran Pokja BSAN dapat membantu menekan angka putus sekolah, mencegah kekerasan dan perundungan, serta mengurangi keterlibatan anak dalam tindak kriminal, sekaligus mendukung lahirnya generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kita tidak ingin anak-anak sekolah kita ini banyak yang putus sekolah karena merasa tidak nyaman di sekolah,” pungkasnya. (Rls)
