Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempercepat penanganan kemiskinan dengan mendorong dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui audiensi antara Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono. Senin 13 April 2026.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, membahas penguatan intervensi sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih dihadapi sebagian masyarakat Sulawesi Barat.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengajukan tiga agenda prioritas. Pertama, penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terjangkau jaminan kesehatan nasional.
Kedua, penguatan bantuan sosial berbasis keluarga. Kementerian Sosial merespons dengan menambah kuota bantuan bagi 487 kepala keluarga guna meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.
Ketiga, pengajuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem, khususnya di wilayah lokus PastiPadu Sulbar sebagai bagian dari intervensi terpadu penanggulangan kemiskinan.
Wakil Menteri Sosial menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan agar bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dijelaskan lebih lanjut, terdiri dari 116 orang tua siswa yang di sekolah SR rintisan di Kalukku Mamuju, 71 orang tua sekolah rintisan di Polman, dan 300 lainnya prioritas pada kepala keluarga (KK) miskin ekstrim. Total seluruhnya 487 KK sasaran dikalikan 5 juta dengan total anggaran 2,4 miliar rupiah.
Gubernur Suhardi Duka menyampaikan, apabila yang di bantu ini usahanya membaik, tahun depan dapat lagi untuk mengembangkan usaha yang nilainya bisa sampai 50 juta rupiah. Tahun ini kita coba 487 KK, tahun depan kita sasar sampai 1.000 KK.
“Bantuan Rp5 juta per KK untuk 487 keluarga miskin ini harus menjadi titik awal perubahan. Kami ingin keluarga penerima tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk bangkit dan mandiri, sehingga secara bertahap keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Pemprov Sulbar juga menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan kebijakan penanganan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Audiensi turut dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, Kepala Bapperida, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, serta Tim PastiPadu Sulawesi Barat. (Rls)
