MAMUJU –Upaya memperluas kecakapan digital di Sulawesi Barat terus digencarkan. Tak hanya pelajar dan guru, Pemerintah Provinsi Sulbar kini mendorong aparatur sipil negara (ASN) hingga pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, turut menyambut program yang dijalankan melalui kolaborasi dengan Kaizen Collaborative Impact, yang membawa program literasi digital berbasis inisiatif ASEAN Foundation dan Google.org.
Menurutnya, program ini fokusnya tidak sekadar mengenalkan teknologi, tetapi memastikan penggunaannya berlangsung aman, etis, dan produktif di berbagai sektor.
“Ini merupakan penguatan dari program yang sudah kita jalankan sebelumnya, pengembangan kompetensi digital baik dilingkup ASN, guru, siswa hingga pelaku usaha perlu terus kita tingkatkan,” ujar Ridwan, Sabtu 2 Mei 2026.
Hal ini sejalan dengan prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mendorong kecakapan digital guna peningkatan kompetensi SDM di Sulbar. Selain itu penguatan literasi digital menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Ia mengutip arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bahwa peningkatan kapasitas digital harus dimulai dari internal pemerintah. Untuk itu, ASN dinilai perlu memiliki pemahaman yang kuat agar mampu menghadirkan layanan publik yang responsif dan relevan dengan perkembangan zaman.
Sejauh ini, program yang turut melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar tersebut telah menjangkau puluhan ribu peserta. Tercatat sekitar 70 sekolah terlibat, dengan total lebih dari 26 ribu peserta, terdiri dari siswa SMA/SMK dan tenaga pendidik.
Tak berhenti di sektor pendidikan, pelatihan literasi digital kini mulai diarahkan ke pelaku UMKM. Program yang berjalan sejak awal Mei 2026 ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha, termasuk penggunaan AI dalam aktivitas bisnis sehari-hari.
Ridwan menambahkan, pendekatan pelatihan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini penting agar pemanfaatan teknologi benar-benar tepat guna dan mendukung kinerja instansi.
Di sisi lain, pihak Kaizen Collaborative Impact memastikan seluruh rangkaian program berjalan tanpa biaya bagi peserta. Mereka juga menegaskan tidak ada praktik pengumpulan data pribadi, sehingga masyarakat dapat mengikuti pelatihan dengan aman dan nyaman. (Rls)
