MAMUJU – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diikuti Dinas Kominfo kabupaten se-Sulbar secara virtual melalui Zoom, Jumat, 13 Maret 2026.
Forum tersebut sejalan dengan program Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam mengatasi masalah blank spot untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dibuka langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib.
Dalam sambutannya, Amujib menekankan pentingnya inovasi yang tidak hanya berorientasi pada penilaian, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
Ia mengatakan, inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan indeks inovasi daerah pada 2027.
“Sehingga kita tidak sekadar mendapatkan penilaian sebagai daerah yang inovatif, tetapi benar-benar memberikan kualitas layanan publik yang lebih baik,” ujar Amujib.
Menurutnya, berbagai inovasi yang telah dikembangkan di sejumlah unit sebenarnya memiliki nilai penting dalam mendukung pelayanan. Namun, sebagian inovasi tersebut dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pimpinan atau arah kebijakan daerah.
Karena itu, ia mendorong adanya pendampingan bagi para pengelola inovasi serta upaya untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang telah ada agar lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dimungkinkan ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai inovasi atau aplikasi tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan layanan,” katanya.
Selain itu, Amujib juga menyoroti pentingnya penguatan jaringan internet di wilayah Sulawesi Barat, khususnya di lingkungan perkantoran pemerintahan. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi wilayah blank spot di Sulbar yang dinilai telah menunjukkan hasil signifikan. Namun ke depan, kualitas jaringan juga perlu menjadi perhatian utama.
“Bukan sekadar memperluas wilayah yang bebas blank spot, tetapi kualitas jaringan juga harus menjadi perhatian berikutnya,” pungkas Amujib.
Amujib berharap Forum OPD ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik, realistis, dan dapat diimplementasikan pada tahun 2027.
“Semoga forum ini menghasilkan dokumen perencanaan atau RKPD yang jauh lebih baik, realistis, dan bisa dilaksanakan pada 2027,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, posisi dan peran Kominfo saat ini semakin strategis di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi publik yang semakin tinggi.
Menurutnya, meski fasilitas dan instrumen kerja belum sepenuhnya terpenuhi, hal tersebut tidak boleh mengurangi semangat jajaran Kominfo untuk tetap berinovasi dan menyelesaikan target yang diberikan.
“Posisi dan peran Kominfo hari ini makin strategis, makin dibutuhkan, dan makin sentral. Meski fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi, kita tetap harus kreatif menyiasati berbagai keterbatasan,” kata Muhammad Ridwan Djafar.
Muhammad Ridwan Djafar juga menyampaikan bahwa melalui forum OPD ini, pihaknya telah mengirimkan rancangan awal perencanaan kepada seluruh Dinas Kominfo kabupaten sebagai bahan diskusi.
Ia membuka ruang bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan masukan maupun usulan terkait program prioritas yang dibutuhkan di daerah masing-masing.
“Kita menyusun perencanaan dengan optimistik, namun dalam perkembangannya tentu kita akan realistis memilih prioritas yang mampu dikerjakan dan dibiayai oleh anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Menurutnya, secara umum terdapat dua kendala utama yang dihadapi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yakni keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Namun demikian, pihaknya tetap mendorong kreativitas dan inovasi untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut.
Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis di bidang komunikasi publik, teknologi pemerintahan, statistik, serta keamanan siber dan persandian. Pada bidang komunikasi publik, isu utama yang menjadi perhatian adalah penyebaran informasi melalui berbagai kanal, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan sistem pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-Lapor.
Sementara pada bidang teknologi pemerintahan, salah satu isu utama adalah integrasi berbagai aplikasi yang digunakan pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi layanan digital.
Muhammad Ridwan Djafar menambahkan, transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital juga menjadi tantangan baru yang harus dihadapi daerah. Selain itu, penguatan infrastruktur digital juga menjadi perhatian, mengingat masih terdapat sekitar 12 persen desa di Sulawesi Barat yang belum terjangkau jaringan internet.
Pada bidang statistik, isu utama berkaitan dengan interoperabilitas data agar penyajian informasi kepada pimpinan lebih cepat dan akurat dalam mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan di bidang keamanan siber dan persandian, penguatan keamanan sistem digital pemerintah menjadi prioritas untuk melindungi berbagai layanan digital dari potensi ancaman siber.
Forum OPD Kominfo Sulbar ini diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan program prioritas yang mampu memperkuat transformasi digital serta meningkatkan kualitas layanan publik di Sulbar.(Rls)
