MAMUJU —Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak cepat memerdekakan wilayah-wilayah terpencil dari keterisolasian jaringan internet atau blankspot.
Menindaklanjuti arahan langsung Penjabat Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Pemprov Sulbar kini merancang skema kolaborasi cerdas, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah desa untuk menghadirkan jaringan wifi gratis, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas Kominfopers Sulbar saat menjadi narasumber dalam program Podcast Tribun Sulbar, Kamis 16 Juli 2026.
Ia menjelaskan bahwa program penuntasan blankspot dirancang agar adaptif dengan kondisi keuangan daerah. Jika dulu program internet gratis ini menggunakan stimulus bantuan, kini sasarannya diperluas ke tempat-tempat pelayanan publik yang vital. Mulai dari fasilitas sekolah, pusat kesehatan, hingga pemasangan jaringan langsung di area kantor desa.
Intervensi Pemprov Sulbar diwujudkan melalui pengadaan perangkat satelit, peralatan penunjang, hingga pembiayaan langganan bulanan di tahap awal. Namun, karena kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami efisiensi, Pemprov Sulbar harus berbagi peran dengan pemerintah desa setempat agar program ini tetap berkelanjutan. Pemerintah provinsi membiayai langganan di tahap awal, lalu selanjutnya biaya bulanan tersebut diteruskan menjadi tanggung jawab pemerintah desa (pemdes).
“Ini perlu menjadi pertimbangan desa, karena ini berdampak langsung terhadap berbagai sektor khususnya pelaku usaha, atau UMKM,” harap Kadis Kominfopers Sulbar.
Selain keterbatasan biaya intervensi tahun ini, tantangan lain yang dihadapi di lapangan adalah masalah kondisi geografis yang sulit.
Pemprov Sulbar sebenarnya telah menjalin kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi. Sayangnya, proses pembangunan seringkali terhambat oleh kendala pembebasan lahan untuk menara provider (penyedia layanan). Menghadapi situasi ini, Pemprov Sulbar sangat mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur provider di wilayah-wilayah sulit.
Sebagai solusi taktis dan cepat, jalur wifi desa akhirnya dirancang melalui kerja sama dengan Provider Service Provider(PSP) lokal. Jalur ini nantinya diintegrasikan melalui skema kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Lewat keterlibatan Bumdes ini, desa-desa yang selama ini kesulitan sinyal diharapkan bisa segera menikmati akses internet demi mendongkrak kesejahteraan warga setempat.
Selain itu, laanjut Ridwan , pihaknya juga menunggu perkembangan program “internet rakyat”, yang dinilai lebih efisien dan terjangkau. Internet tersebut menggunakan teknologi sinyal radio dari menara pemancar yg kecil ke antena penerima di rumah pelanggan tanpa kabel lalu diteruskan ke modem/router agar bisa digunakan di semua perangkat.
“Model seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi mobile internet bagi wilayah Blankspot dgn medan geografis yang sulit dan jumlah pengguna yang tidak terlalu banyak,” pungkasnya. (Rls)
