Jakarta – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah pusat dan daerah yang membahas pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 20–21 Oktober 2025, di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat.
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan Sekolah Rakyat — program nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan dan kurang mampu.
Dalam kegiatan tersebut, Kadinsos Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur tidak hanya hadir sebagai peserta aktif, tetapi juga menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada pihak Kemendagri.
Dokumen itu meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, data sasaran penerima manfaat, serta rencana pengembangan Program Sekolah Rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola program yang akuntabel dan sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial di daerah.
“Penyerahan dokumen ini merupakan bentuk akuntabilitas dan komitmen kami dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat. Kami berharap melalui koordinasi yang intensif ini, pelaksanaan program ke depan akan semakin terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Abdul Wahab Hasan Sulur.
Selain membahas arah kebijakan nasional, Rakor ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik antar daerah, serta mendiskusikan berbagai tantangan dan solusi implementasi program di lapangan.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, perwakilan Kemendagri, Kementerian Sosial RI, serta mitra strategis nasional yang turut mendukung pengembangan Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia. (Rls)
