MAMUJU – Sebanyak 591 warga binaan pemasyarakatan se-Sulawesi Barat (Sulbar) menerima remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pemberian remisi tersebut dilakukan secara simbolis di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Mamuju, Senin, 17 Agustus 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana mengatakan pemberian remisi pada momentum Hari Kemerdekaan merupakan tradisi yang berlangsung setiap tahun. Namun, menurutnya, remisi tidak semata-mata harus dimaknai sebagai pengurangan masa menjalani pidana.
“Pemberian remisi ini bukan dimaknai hanya sebagai pemotongan masa tahanan saja. Tapi ini adalah tanda bahwa saudara-saudara para warga binaan sudah mendekati masa untuk bebas, kembali hidup di tengah-tengah keluarga dan masyarakat,” ujar Junda Maulana.
Karena itu, ia meminta warga binaan memanfaatkan masa pembinaan dengan sebaik-baiknya sebagai persiapan sebelum kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
Junda Maulana menekankan pentingnya pembentukan sikap mental, pengetahuan, serta keterampilan selama menjalani masa pembinaan. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu warga binaan beradaptasi dan memiliki nilai tambah ketika kembali ke tengah masyarakat.
“Kita harapkan mereka mempersiapkan diri, membekali diri dengan sikap mental yang dulu mungkin keliru menjadi baik atau lebih baik. Kemudian dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga ketika kembali ke masyarakat bisa beradaptasi dengan baik dan tentunya memiliki nilai tambah,” katanya.
Junda Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran petugas pemasyarakatan yang selama ini menjalankan proses pembinaan terhadap warga binaan.
Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh warga binaan dan petugas, tetapi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk dukungan pemerintah.
Ia mencontohkan sejumlah hasil pembinaan yang telah dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan, mulai dari kegiatan UMKM hingga hasil perkebunan.
“Ini semua kerjasama. Jadi warga binaan dan petugasnya harus bekerjasama. Tentunya juga ada perhatian pemerintah dan dukungan-dukungan pemerintah,” ujar Junda Maulana.
Pemprov Sulbar, lanjut Junda Maulana, berkomitmen memberikan dukungan terhadap program-program yang dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan warga binaan. Dukungan tersebut, antara lain, dapat diarahkan pada pengembangan kelompok UMKM yang dibentuk melalui program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.
Junda Maulana menyebut perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sulbar, dapat mengambil peran dalam memberikan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UMKM tersebut.
“Paling kita nanti ada peran dari Diskoprin untuk membina kelompok-kelompok UMKM tersebut. Kalau belum ada sertifikasi halal, kita fasilitasi. Kemudian register-register lainnya, dan juga pemasarannya,” jelasnya.
Menurut Junda Maulana, penguatan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam pembinaan warga binaan. Dengan keterampilan dan kemampuan usaha yang dimiliki, warga binaan diharapkan tidak hanya siap kembali ke masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif.
Ia menegaskan, Pemprov Sulbar akan terus mendorong kebijakan dan dukungan yang dapat memperkuat proses pembinaan tersebut.
“Ini menjadi target pembinaan UMKM juga di sini,” tutur Junda Maulana.(Rls)
