MAJENE- Rental dua unit Kendaraan Dinas (Randis) untuk pimpinan DPRD Majene menuai kritikan dari sejumlah pihak lantaran dinilai berlebihan dan hanya memikirkan kepentingan pribadi ketimbang rakyat, Sabtu 7 Maret 2025.
Kritikan ini datang dari Ketua Komisariat Stain Majene, ia menilai rental Kendaraan Dinas (Randis) pimpinan DPRD dianggap berlebihan dan tak memikirkan kepentingan rakyat.
Ditengah efisiensi anggaran dan hutang sedang melilit Bumi Assamalewuang, mereka tampil gagah dengan Kendaraan Dinas (Randis) Baru.
Padahal, Majene sedang dalam kondisi tidak baik – baik saja. Gaji tenaga honorer tak disalurkan, pemberian TPP, hutang sampah, hutang pihak ketiga, hutang BPJS sampai hutang obat milik RSUD Majene.
“Tindakan dilakukan ini cukup memalukan dan menganggap berlebihan serta tak memiliki kepedulian terhadap rakyat, utamanya kondisi sedang melilit Bumi Assamalewuang,” ungkap Syamsuddin.
Ia sampaikan, rental Kendaraan Dinas (Randis) jenis Pajero Sport untuk Wakil Ketua l dan Wakil Ketua Il DPRD Majene, membuktikan kepada publik mereka telah menghianati kepercayaan diberikan rakyat.
Selain itu, sikap eksekutif dan legislatif di Kabupaten Majene menjadikan bukti bahwa kedua lembaga tersebut hanya sibuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, tanpa rasa malu sedikitpun kepada rakyat.
“Sejumlah persoalan sedang melilit Bumi Assamalewuang dan secara fakta penting dijadikan prioritas, malah memilih langkah untuk rental Kendaraan Dinas (Randis) baru,” ujarnya dengan nada heran.
Tak sampai itu, Syamsuddin kerap disapa Bombom menduga ada upaya kongkalikong kedua lembaga dalam penyusunan anggaran rental Kendaraan Dinas (Randis) Baru itu.
“Ini bagian terpenting dan patut menjadi pelajaran bagi rakyat untuk tidak memilih pemimpin yang hanya berpangku pada keserakahan dan tak memiliki malu terhadap amanat telah dipercayakan rakyat dipundaknya,” terangnya.
Ia ingatkan, para wakil rakyat sedang diberikan amanah dan kepercayaan oleh rakyat tak lupa pada tugas dan fungsi utamanya dalam mengawal proses administrasi pemerintahan di Majene.
“Kami berencana akan melakukan konsolidasi dan membincang masalah ini bersama teman – teman seperjuangan di HMI Cabang Majene,” urainya.
H. Mattalundru sampaikan, Kendaraan Dinas (Randis) baru pimpinan DPRD disewakan melalui Setda atau Bagian Umum anggarannya melekat.
“Saya tak tau nominal biaya rentalnya tiap tahun, Hasri tau itu,” kata Sekwan DPRD Majene.
Sementara Kepala Bidan (Kabid) Anggaran Pemkab Majene saat ditanyai biaya rental tiap tahunnya. “Bagian umum yang tau,” jelasnya.
Untuk pemenuhan aspek kode etik jurnalis bertujuan menghadirkan informasi akurat dan berimbang untuk publik. Tim media ini masih terus mencoba menghubungi pihak bagian umum untuk dimintai keterangan terkait biaya rental Kendaraan Dinas (Randis) pimpinan DPRD Majene sejumlah dua unit. (rls/tt)
