MAJENE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sebuah lembaga kehormatan dijamin Undang – Undang (UU) memiliki fungsi dan kedudukan legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam menjalankan roda administrasi pemerintahan.
Namun, tak semua DPRD mampu memahami dan memiliki keinginan untuk menjadikan dirinya sebagai jembatan aspirasi terhadap fakta dan jeritan rakyat sedang dialaminya.
Sama halnya, DPRD Majene kian menunjukkan watak aslinya usai mendapat mandat oleh rakyat dan kini mulai dikritik atas kinerjanya hampir dipastikan memburuk.
Salah satunya, datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Majene, Ahmad, Sabtu 16 Agustus 2025.
Dirinya menilai kinerja DPRD Majene kian memburuk dan harapan rakyat pun terhadap lembaga kehormatan itu sedang berada diujung tanduk.
Ahmad menjelaskan, salah satu problemnya dan sering kita dengarkan suara sumbang disudut – sudut kota Majene yaitu berada pada sektor kesehatan.
Sampai kini, kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masih sangat minim stok obat – obatan. Jadi, masyarakat sedang jalani pengobatan terpaksa belanja diluar.
“DPRD Majene melalui Komisi lll merupakan mitra kerja RSUD tak boleh membiarkan masalah ini berlangsung lama. Ini bukan hal klasik dan segera mungkin dibenahi,” ungkap Ahmad.
Ia katakan, harusnya Komisi lll DPRD lebih intens bicara masalah jaminan kesehatan dan memastikan berjalan baik agar rakyat dapat merasakan kehadiran wakil mereka.
“Jadi kalau Komisi lll seolah apatis sudah tak salah lagi, predikat buta tuli pantas mereka sandang,” ujarnya Ketua HMI MPO Majene.
Lanjutnya, bukan hanya masalah obat – obatan saja, rakyat hendak menjalani pengobatan di RSUD Majene juga alami ketidaknyaman lantaran fasilitasnya disana belum maksimal. Kipas dan Ac dibeberapa ruangan pun ikut mati.
“Kritik ini tentu menjadi sebuah kewajaran. Apalagi, kita bicarakan fakta. Pasalnya, kalau kipas dan Ac ikut tidak aktif sudah sangat mempengaruhi kondisi kesehatan pasien,” lanjutnya.
Lebih jauh dikatakan, DPRD itu wakil rakyat bicaranya harus merujuk pada asas kemaslahatan rakyat juga. Jangan bicara lain – lain, apalagi hanya berfokus bicara soal pokir.
“Jujur saja, kita merindukan gedung DPRD Majene menjadi rumah berarti bagi keluhan dan masalah sedang dihadapi rakyat. Bukan justru menampakkan watak asli dan jauh dari harapan rakyat telah memilih mereka,” terangnya.
Sangat disayangkan, jika masalah sedang terjadi di RSUD Majene berlarut – larut tanpa ada pengawalan baik Komisi lll DPRD Majene merupakan mitra kerja mereka.
“Jangan seolah lepas tanggung jawablah. Nanti pribahasa dari rakyat dan untuk rakyat berubah menjadi dari rakyat dan tidak kembali untuk rakyat,” tutupnya, Ahmad.
Sementara saat dihubungi Ketua Komisi lll DPRD Majene, Jasman melalui via whats app dan menanyakan sikapnya terhadap suara sumbang dan problem dihadapi masyarakat saat hendak berobat di RSUD Majene, ia belum sempat menjawab dan belum menggubris. (rls/as)
