Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memimpin Rapat Kerja Pimpinan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat, di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 Maret 2026.
Rapat tersebut dihadiri para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah di tengah dinamika kondisi ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa kondisi keuangan negara saat ini masih berada dalam tekanan, terutama akibat ketergantungan terhadap impor minyak yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kebutuhan minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kemampuan produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga sekitar 1 juta barel per hari harus dipenuhi melalui impor.
“Kondisi APBN kita sangat tertekan. Jika harga minyak naik dari 80 dolar menjadi 100 dolar per barel, maka ada tambahan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Ini yang membuat pemerintah harus melakukan efisiensi,” ujar Suhardi Duka.
Ia memprediksi kebijakan efisiensi anggaran kemungkinan masih berlanjut hingga tahun 2027 sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan strategi pembangunan yang adaptif dan efisien.
Dalam forum tersebut, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya peningkatan investasi daerah sebagai salah satu kunci utama mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Saat ini, realisasi investasi di Sulawesi Barat masih tergolong rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan.
“Target investasi kita sekitar 24 persen, tetapi realisasinya baru sekitar 9 persen. Ini sangat rendah. Untuk tahun 2027 kita harus berupaya mencapai target bahkan bisa meningkat jauh lebih tinggi,” tegasnya.
Ia optimistis capaian investasi dapat meningkat seiring masuknya sejumlah investor yang saat ini telah mulai menunjukkan minat, termasuk pada sektor sumber daya alam yang tengah dalam proses tender.
Selain investasi, Gubernur juga menyoroti risiko bencana yang dinilai masih memengaruhi capaian indikator pembangunan daerah. Menurutnya, pendekatan mitigasi bencana harus diperkuat agar indikator pembangunan dapat meningkat lebih optimal.
“Saat ini indikator pembangunan kita berada di angka sekitar 91 persen. Jika investasi meningkat dan mitigasi risiko bencana diperbaiki, indikator itu bisa naik menjadi 95 bahkan mendekati 100 persen,” jelasnya.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan perencanaan program pembangunan selaras dengan kebijakan nasional, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Ia menilai sejumlah indikator pembangunan di tingkat kabupaten masih perlu ditingkatkan, termasuk indikator demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Suhardi Duka mengingatkan agar penyusunan target kinerja tidak dilakukan secara manipulatif atau terlalu rendah hanya agar mudah dicapai.
“Kalau membuat target jangan dibuat terlalu rendah hanya supaya pasti tercapai. Target harus realistis dan menantang agar kinerja pemerintah bisa benar-benar meningkat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti tantangan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.
Saat ini, belanja pegawai di lingkungan Pemprov Sulbar masih berada di kisaran 34 persen, sehingga diperlukan strategi untuk menyesuaikan komposisi belanja tanpa mengganggu pelayanan publik.
Di akhir arahannya, Gubernur menegaskan bahwa target pembangunan daerah tahun 2027 harus tetap optimistis dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen pada tahun 2027, serta penurunan angka kemiskinan sekitar 1 persen setiap tahun.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,8 hingga 8,1 persen, dan tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 2,2 hingga 2,13 persen.
Menurut Suhardi Duka, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada masuknya investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
“Investasi adalah kunci untuk membuka lapangan kerja. Jika investasi meningkat, maka pengangguran bisa ditekan dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat,” pungkasnya. (Rls)
