Mamuju – Gubernur Sulbar memimpin rapat kerja pimpinan triwulan I tahun anggaran 2026 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 30 April 2026.
Rapim ini dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Syakran Rudy yang juga merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulbar, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Zulherizal, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud, Sekda Mamasa, Sekda Majene, Sekda Mamuju Tengah, Sekda Pasangkayu, serta para Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar dan tim ahli Gubernur.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar menyampaikan bahwa perjalanan pelayanan publik di tahun 2026 diharapkan bisa berjalan sesuai target. Triwulan pertama telah dilewati, namun seperti biasanya, serapan anggaran pada periode ini masih relatif kecil.
Hal itu, kata dia, karena masih dalam tahap persiapan berbagai dokumen, baik dokumen perencanaan maupun administrasi lainnya. Akibatnya, serapan belum maksimal dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Triwulan pertama kita lewati dulu dengan baik, nanti masuk triwulan kedua kita dorong yang masih kurang,” ujarnya.
Ia juga menyinggung hasil diskusi dengan pihak Kanwil dan BPKP, bahwa anggaran dari pusat harus segera dimanfaatkan. Jika terlalu lama, berpotensi ditarik kembali.
“Kalau TKD ditarik kembali, itu akan sangat mengurangi capaian kita,” katanya.
Menurutnya, kondisi efisiensi dan pemotongan anggaran juga dirasakan oleh seluruh daerah, termasuk Pemprov Sulbar. Sejumlah target pendapatan tahun 2026 diperkirakan tidak tercapai, sehingga perlu penyesuaian pada target pendapatan dan belanja.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan enam poin penting sebagai arahan:
Pertama, melakukan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBD 2026. Jika ada potensi risiko, segera dilakukan evaluasi.
Kedua, melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan program dengan periode pengukuran indikator kinerja makro.
Ketiga, memastikan penggunaan data yang valid dan selalu diperbarui dalam setiap kebijakan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan BPS agar data yang digunakan benar-benar mutakhir.
“Kalau kita pakai data 2022, maka DAU yang kita dapat juga berdasarkan data 2022,” jelasnya.
Karena itu, data kependudukan, kemiskinan, dan indikator lainnya harus segera diperbarui agar selaras dengan dana transfer ke depan.
Keempat, mengoptimalkan dokumen pelaksanaan program strategis nasional. Ia menyebut salah satu proyek yang kembali masuk PSN adalah Bendung Budong-Budong.
Kelima, melakukan pembaruan data BNBA kemiskinan dan kemiskinan ekstrem agar penanganan lebih tepat sasaran. Ia juga menyampaikan adanya tambahan sekitar 300 KK penerima bantuan dengan nilai pembinaan usaha sekitar Rp5 juta per KK.
“Prinsipnya, pemerintah pusat terbuka selama datanya jelas,” katanya.
Keenam, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran daerah agar pelaksanaan anggaran 2026 berjalan optimal.
Di akhir arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa rapat ini juga menjadi forum untuk mendengarkan laporan dari Sekda provinsi, para bupati, dan sekda kabupaten terkait capaian serta kendala di masing-masing daerah sebagai bagian dari evaluasi pembangunan triwulan pertama. (Rls)
