Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, bersama rombongan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin malam 27 April 2026.
Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat melalui jamuan makan malam yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Junda Maulana, para kepala OPD, serta tim ahli gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubenur Suhardi Duka memaparkan gambaran umum Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari kondisi sosial, stabilitas daerah, hingga capaian ekonomi selama masa pemerintahannya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini Sulbar relatif kondusif dan tidak menghadapi persoalan besar terkait hak asasi manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama di Sulbar justru menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga harmoni sosial.
“Sulbar ini dihuni berbagai suku, meskipun yang terbesar adalah suku Mandar. Semua agama juga ada, dengan mayoritas Muslim. Secara umum, stabilitas politik dan keamanan di daerah ini cukup baik,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Suhardi Duka mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,76 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di kisaran 10 persen dan angka pengangguran sekitar 3 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Indeks ketimpangan (gini rasio) juga dinilai cukup baik.
Ia menambahkan, struktur ekonomi Sulbar masih ditopang sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disusul sektor industri pengolahan. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi dan beras turut menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Ketahanan pangan kita juga cukup baik, bahkan kami swasembada pangan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap kunjungan Wamen HAM ini tidak berhenti sampai di sini dan dapat terus berlanjut melalui kerja sama ke depan.
Sementara itu, Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengaku kunjungan tersebut merupakan yang pertama kalinya ke Sulbar.
“Terima kasih atas jamuan malam ini, Pak Gubernur. Besok kami akan melaksanakan agenda utama terkait penguatan penilaian kepatuhan HAM, khususnya bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian HAM sebagai kementerian yang relatif baru memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan agenda nasional, termasuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia.
Menurutnya, salah satu fokus utama saat ini adalah mendorong pemahaman HAM tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga politik yang selama ini belum banyak disadari sebagai bagian dari HAM. (Rls)
