Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) berencana mengerahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk terlibat langsung dalam Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu).
Langkah itu disiapkan untuk memperkuat pendataan dan pendampingan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting dan kemiskinan di Sulbar.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan setelah mendengarkan paparan sejumlah pimpinan OPD, Baznas, BKKBN, BPS, hingga mitra pengusaha dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Juni 2026.
Dalam rapat itu, berbagai persoalan yang masih menjadi penyebab kemiskinan dibahas, mulai dari keterbatasan masyarakat, rendahnya pendapatan, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan.
OPD dan kabupaten juga diminta memperkuat koordinasi agar penanganan stunting dan kemiskinan berjalan searah.
Selain bantuan sosial, sejumlah solusi jangka panjang ikut dibahas, seperti penyediaan listrik bagi masyarakat miskin, dukungan bagi petani, peningkatan akses pendidikan, hingga penyediaan hunian layak bagi warga.
Akurasi data juga menjadi perhatian karena menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan masyarakat miskin.
Gubernur Suhardi Duka mengusulkan agar sebagian PPPK dilibatkan dalam pelaksanaan Program Pastipadu hingga tingkat kecamatan.
“Dari paparan, yang saya catat banyak. Ada beberapa hal yang menjadi baseline saya yang pertama adalah, PPPK. PPPK ini tugaskan sebahagian di penanganan Pastipadu. Kalau kita kekurangan pendata dan lain sebagainya, tugaskan PPPK di kecamatan,” kata Suhardi Duka.
SDK mengatakan PPPK yang selama ini bekerja dari rumah dapat dialokasikan untuk mendukung program tersebut.
“Nanti kita alokasi PPPK ini untuk masuk di Pastipadu,” jelasnya. (Rls)
