Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melakukan kunjungan kerja ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung C Sasana Widya Sarwono (SWS) Lantai 2, Jakarta, Jumat 24 Juli 2026.
Kunjungan SDK dalam rangka memperkuat kolaborasi riset antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BRIN guna mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan, data, dan inovasi.
Pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut juga menjadi forum pemaparan hasil penelitian BRIN mengenai dampak radiasi alam terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan hasil penelitian BRIN sekaligus upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga riset nasional dalam mendukung pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Rombongan diterima langsung oleh Kepala BRIN, Arif Satri, yang didampingi Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah beserta jajaran peneliti BRIN. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas hasil penelitian BRIN mengenai radiasi alam tinggi di Kabupaten Mamuju beserta implikasinya terhadap kesehatan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Kepala BRIN menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulbar atas komitmennya dalam mendorong pembangunan berbasis riset. Ia mengungkapkan bahwa Gubernur Sulawesi Barat merupakan gubernur pertama di Indonesia yang secara langsung berkunjung ke BRIN untuk membahas pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga riset nasional dalam menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan berbasis data ilmiah.
Kepala BRIN juga menyampaikan optimisme terhadap potensi Sulawesi Barat di masa mendatang. Menurutnya, Kabupaten Mamuju bersama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah yang akan menjadi daerah masa depan Indonesia, mengingat potensi sumber daya alam, karakteristik geologi yang unik, serta peluang besar dalam pengembangan riset, inovasi, dan investasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat kerja sama strategis dengan BRIN. Gubernur mengusulkan agar sinergi yang telah terbangun dapat ditindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BRIN sebagai landasan pelaksanaan riset, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pembangunan daerah.
Gubernur SDK juga menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat. Menurutnya, temuan ilmiah, khususnya mengenai radiasi alam di Kabupaten Mamuju, perlu dikomunikasikan secara baik, terbuka, dan mudah dipahami agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh serta tidak menimbulkan persepsi yang keliru maupun keresahan. Dengan komunikasi yang efektif, hasil riset dapat dipahami sebagai dasar ilmiah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik.
Pertemuan tersebut turut membahas penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah, peluang menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai kawasan rujukan penelitian terkait radiasi alam, serta penguatan kolaborasi jangka panjang antara BRIN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pemanfaatan hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti. (Rls)
