Majene,TelukMandar.com-Proses penundaan pilkades yang telah ditetapkan Bupati Majene pada 27 Mei 2023 lalu, terus menuai pro dan kontrak ditengah-tengah masyarakat, Kamis 1 Juni 2023.
Sebagai tindak lanjut aksi yang dilakukan Forum BPD bersama Aliansi masyarakat kembali melakukan aksi dihalaman kantor kecamatan Malunda. Setelah mendengar kabar Bupati Majene melaksanakan upacara peringatan hari lahir pancasila dikecamatan Malunda.
Aksi yang dilakukan Forum BPD bersama aliansi masyarakat menuntut Bupati untuk memberikan penjelasan terhadap bantuan stimulan gempa tahap kedua. Dan sekaligus, mendesak pemerintah mengakhiri polemik penundaan pilkades dengan mencabut Peraturan Bupati No.4 Tahun 2023, karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016.
Menurut Ketua Forum, aksi yang dilakukan bertepatan hari lahir pancasila penting ditanggapi secara positif semua pihak. Mengingat, aksi yang dilakukan hari ini bukanlah aksi pertama kalinya untuk mendesak pemerintah perjelas bantuan stimulan tahap kedua.
“Perlu kami ingatkan, pada 19 Desember 2022 lalu. Kami juga pernah melakukan aksi bersama aliansi masyarakat kecamatan malunda dan ulumanda dengan sikap dan tuntutan sama,” ungkap Munir.
Ia juga katakan, kita meminta kepada Bupati Majene untuk segera memberikan kepastian terhadap nasib masyarakat relokasi yang hingga kini terus bertahan ditenda-tenda.
“Kepastian ini penting pak Bupati, melihat sudah banyak issue yang membuat gaduh dan seolah menenggelamkan issue kemanusiaan korban bencana yang masih terus bertahan ditenda-tenda,” ujarnya.
Ia tegaskan, jangan sampai hanya urusan penundaan pilkades Pemkab Majene seolah berpaling melupakan masyarakat korban gempa yang menurut kami sangat penting karena menyangkut tentang kemanusiaan.
“Sehingga melalui hasil pandangan bersama teman-teman forum BPD dan aliansi masyarakat meminta kepada Bupati Majene perjelas bantuan stimulan tahap kedua serta segera mencabut Perbup No.4 karena dianggap bertentangan Perda No 6,” tegasnya.
Bupati Majene, Pemerintah telah mengeluarkan sikap secara tegas melalui surat pernyataan penundaan pilkades 2023, dan itu penting kita semua hormati. Jadi terkait masalah dana stimulan tahap kedua yang hingga kini belum diturunkan pemerintah pusat tentu menjadi harapan kita bersama. Apa yang bapak harapkan, itu juga yang kami harapkan.
“InsyaAllah Pemkab Majene, akan terus mencari dan menemukan jalan sehingga dana stimulan segera diturunkan pemerintah pusat agar masyarakat relokasi rui dan aholeang mendapatkan tempat secara layak,” kunci Andi Achmad Syukri saat audiens bersama massa aksi. (srl)
