Mamuju –Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Majene di Kantor Kominfo Sulbar, Kamis, 7 Mei 2026.
Pertemuan tersebut membahas implementasi teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik untuk mendukung pelayanan pemerintahan berbasis digital.
Kunjungan rombongan DPRD Majene dipimpin Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi bersama Ketua Komisi III Jasman dan sejumlah anggota dewan lainnya. Kehadiran mereka disambut Sekretaris Dinas Kominfo SS Sulbar, Riny Hadiwijaya, didampingi para kepala bidang lingkup Diskominfo Sulbar.
Dalam pertemuan itu, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan layanan digital pemerintahan, pengelolaan informasi publik, hingga tantangan pemerataan akses internet di daerah.
Sekdis Kominfo SS Sulbar, Riny Hadiwijaya, mengapresiasi langkah DPRD Majene yang aktif melakukan konsultasi terkait pengembangan teknologi informasi. Menurutnya, sinergi antarpemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik di era digital.
“Kami berharap ke depan sinergi dalam pelayanan berbasis digital dan edukasi digital terus ditingkatkan. Kolaborasi antar pemerintah daerah penting untuk mendukung program pusat maupun daerah, termasuk agenda pembangunan dalam Panca Daya yang didorong Gubernur Sulbar Suhardi Duka,” ujar Riny.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyoroti persoalan blank spot yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Sulawesi Barat, begitu juga di Kabupaten Majene.
Menurut Ridwan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan akses internet melalui dukungan program pusat, terutama untuk wilayah strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Kominfo hadir membantu daerah melalui dukungan internet gratis dari pusat. Kami juga mendorong titik-titik prioritas seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor desa agar mendapatkan akses jaringan yang memadai,” katanya.
Selain memperkuat infrastruktur digital, Diskominfo Sulbar juga fokus pada pengembangan literasi digital masyarakat. Ridwan menyebut, pihaknya terus menjemput berbagai program pelatihan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kompetensi digital aparatur, pelajar, hingga pelaku usaha.
Ia menambahkan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini. Melalui sistem tersebut, tata kelola pemerintahan diarahkan lebih efektif, transparan, dan berbasis layanan elektronik.
“Harapannya, sinergi ini mampu mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih modern dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung implementasi SPBE di daerah,” tutup Ridwan. (Rls)
