Mamuju — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk rencana kegiatan pertambangan batuan oleh PT. Embrio Internasional Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (8/4) di Hotel Marannu, Jl. H. Andi Dai, Mamuju, Sulawesi Barat.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL yang diajukan oleh Direktur PT. Embrio Internasional Indonesia, serta hasil pemeriksaan administrasi dokumen melalui sistem Amdalnet. Rencana kegiatan pertambangan yang dibahas berlokasi di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah provinsi maupun kabupaten, tenaga ahli, serta pihak terkait lainnya. Di antaranya perwakilan DLHK Sulbar, Dinas ESDM, DPMPTSP, UPTD KPH Pasangkayu dan Lariang, serta instansi teknis dari Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, turut hadir para tenaga ahli dari berbagai bidang seperti biologi, kimia, geologi, kesehatan masyarakat, dan sosial ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) DLHK Sulbar, Andi Alffianti, yang memandu jalannya pembahasan secara terarah dan konstruktif, serta memastikan setiap masukan dari peserta dapat terakomodasi dengan baik.
Pada kesempatan tersebut, pihak pemrakarsa memaparkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sekaligus menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari peserta rapat sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen UKL-UPL. Seluruh masukan yang diberikan menjadi bahan penting dalam memastikan bahwa rencana usaha telah memenuhi aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif.
Kepala DLHK Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses pemeriksaan dokumen lingkungan merupakan tahapan penting dalam menjamin setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kita berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan konstruktif sehingga dokumen UKL-UPL yang disusun benar-benar berkualitas, implementatif, dan mampu meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan,” ujarnya.
Ia menekankan, keterlibatan lintas sektor dan para ahli menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, khususnya dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Rapat koordinasi ini menjadi wujud komitmen DLHK Sulbar dalam mengawal setiap rencana usaha agar tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dokumen UKL-UPL PT. Embrio Internasional Indonesia dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
