MAJENE – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Majene yang berlangsung di Aula Davina Inn Majene, Rabu 24 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri para Camat, Kepala Puskesmas, serta Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Majene sebagai bagian dari penguatan peran lintas sektor dalam mendukung transformasi Posyandu.
Mewakili Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, menegaskan bahwa Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan ibu dan balita, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar yang melayani seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa hingga lansia.
Menurutnya, penguatan Posyandu menjadi langkah strategis yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan stunting, memperluas cakupan imunisasi, serta mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
“Posyandu adalah urusan kita bersama. Posyandu bukan hanya milik sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, TP-PKK, dan berbagai sektor terkait. Karena itu kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan Posyandu yang aktif, berkualitas, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Putri Anindy.
Ia menjelaskan, Posyandu kini menjadi hub layanan masyarakat yang mendukung enam bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial. Transformasi ini menjadikan Posyandu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang lebih dekat, terintegrasi, dan inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Putri Anindy juga menekankan pentingnya keterlibatan Camat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan. Camat memiliki peran strategis dalam menggerakkan desa dan kelurahan, mengintegrasikan lintas sektor, mengawal perencanaan pembangunan, hingga memastikan dukungan anggaran bagi Posyandu di wilayahnya.
Sementara itu, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim secara terpisah menyatakan bahwa TP-PKK diharapkan menjadi motor penggerak masyarakat melalui edukasi keluarga, mobilisasi sasaran Posyandu, pendampingan kader, kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta penguatan upaya pencegahan stunting.
Nursyamsi Rahim mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Posyandu di lapangan, antara lain keterbatasan kader, rendahnya kehadiran sasaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, pelaporan yang belum optimal, serta koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat. Namun demikian, tantangan tersebut diyakini dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi seluruh pihak.
Sebagai tindak lanjut, DKPPKB Sulbar mendorong agenda aksi bersama dalam 100 hari ke depan, meliputi pemetaan Posyandu aktif, penguatan Pokjanal Kecamatan, kunjungan Posyandu, pembinaan kader, peningkatan dukungan APBDes, hingga penetapan target cakupan pelayanan Posyandu.
Melalui penguatan peran Camat, TP-PKK, Puskesmas, pemerintah desa, dan kader, DKPPKB Sulbar optimistis Posyandu dapat menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
