MAMUJU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai agenda strategis sepanjang periode (20–25 Juli 2026). Beragam kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, serta mengakselerasi usulan program prioritas untuk tahun anggaran 2027.
Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di bawah arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dengan dukungan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, DKP Sulbar turut berpartisipasi pada sejumlah forum strategis, mulai dari rapat evaluasi pendapatan daerah, evaluasi pengadaan barang dan jasa, forum ilmiah internasional, hingga koordinasi lintas kementerian di Jakarta.
Di tingkat internal pemerintahan daerah, DKP Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PB-PDSPKP), Fachrul Odang, dalam rapat evaluasi sekaligus pembahasan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027. Forum tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi capaian pendapatan sektor kelautan dan perikanan serta menyusun strategi peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah di tahun mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, mengikuti rapat evaluasi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, efektif, efisien, transparan, serta mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan kolaborasi internasional, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, dipercaya menjadi panelis pada talk show “Annual Meeting Australia-Indonesia Centre (AIC) PAIR Sulawesi” yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pemerintah, dan mitra pembangunan dari Indonesia maupun Australia untuk membahas hasil riset serta merumuskan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Keterlibatan DKP Sulbar dalam forum tersebut menjadi bukti bahwa pengalaman pembangunan kelautan di Sulawesi Barat mendapat perhatian sebagai bagian dari praktik baik yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi riset.
Komitmen memperjuangkan kepentingan daerah juga ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Jakarta. Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, didampingi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Irwan Latif, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, beserta rombongan dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional dengan kebutuhan pembangunan di Sulawesi Barat.
Usai pertemuan tersebut, Kepala DKP Sulbar melanjutkan koordinasi dengan sejumlah direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, DKP Sulbar menyerahkan proposal teknis usulan program dan kegiatan Tahun 2027 yang mencakup berbagai kebutuhan strategis, mulai dari penguatan perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Langkah ini diharapkan dapat memperbesar peluang dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat bagi Sulawesi Barat.
Dalam keterangannya, Minggu 26 Juli 2026, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat yang lebih maju, adaptif, dan berdaya saing.
“Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Harapannya, setiap langkah yang dilakukan mampu menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan memberikan manfaat yang semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Safaruddin.
