MAJENE – Pemerintah Kabupaten Majene menegaskan bahwa penanganan polemik yang terjadi di UPTD Puskesmas Sendana 1 akan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan mekanisme serta regulasi yang berlaku. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Majene, Dr. H.A. Achmad Syukri Tammalele, S.E., M.M., saat ditemui bersama Sekretaris Daerah Majene, H. Ardiansyah, S.STP., terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HIPERMAKES.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru hanya karena adanya tuntutan dari pihak tertentu. Menurutnya, setiap aparatur sipil negara memiliki hak untuk mendapatkan proses pemeriksaan yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
”Kami sebagai pemerintah tidak serta-merta langsung mencopot seseorang dari jabatannya. Ada regulasi yang mengatur setiap proses tersebut. Jika memang ada dugaan pelanggaran, silakan masyarakat menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Bupati dan akan didisposisi melalui Sekretaris Daerah untuk diproses sesuai mekanisme,” ujar Bupati Majene.
Ia menjelaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran berat atau pelanggaran kode etik, maka pemerintah daerah akan menindaklanjutinya melalui sidang kode etik sesuai aturan yang berlaku. Saat ini, kata Bupati, persoalan tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Majene.
Namun demikian, Bupati juga meminta semua pihak untuk menghormati proses yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi.
”Kalau nantinya terbukti melakukan pelanggaran besar, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan. Tetapi jika tidak terbukti melakukan pelanggaran berat, maka kita juga perlu memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Salah satu capaian yang patut diperhatikan adalah kemampuannya menghadirkan dan mengontrak beberapa dokter sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk mengedepankan asas profesionalitas, objektivitas, dan keadilan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut aparatur pemerintah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, H. Ardiansyah, S.STP., menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menurutnya, hasil pemeriksaan akan menentukan langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah, baik dari sisi teknis maupun aspek manajemen kebijakan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap proses pemeriksaan sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan hasil evaluasi yang komprehensif, bukan karena tekanan dari pihak mana pun.
”Kami akan bersikap objektif sesuai mekanisme yang berlaku. Semua proses akan mengacu pada hasil pemeriksaan dan aturan yang ada sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum,” tegasnya.
Polemik yang berkembang di Puskesmas Sendana 1 sendiri menjadi perhatian publik setelah muncul aksi demonstrasi yang menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kepemimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Majene mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan ruang kepada Inspektorat dalam menyelesaikan proses pemeriksaan secara profesional.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat menghormati proses yang sedang berlangsung serta mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berkeadilan demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Majene. (rls/as)
