MAMUJU – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan sinergitas lintas sektor dengan mengusung tema “HAM Hadir untuk Bangsa”, Selasa, 28 April 2026.
Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele ikut membersamai Gubernur Sulbar dalam penandatanganan maklumat dukungan dan kerjasama dalam implementasi program Kementrian HAM.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, serta diikuti oleh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, pelaku usaha, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Penandatanganan dilakukan oleh Wamenham bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, acara turut dirangkaikan dengan penyerahan cenderamata antara Wamenham dan Gubernur Sulbar sebagai simbol sinergi dan kolaborasi.
Wamenham Mugiyanto menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam memastikan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
“Acara ini luar biasa karena dihadiri oleh seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah provinsi, enam kabupaten di Sulbar, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap HAM adalah tanggung jawab bersama,” ujar Mugiyanto.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap HAM tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem yang saling berkaitan.
Menurutnya, pendekatan HAM tidak hanya terbatas pada isu kebebasan berekspresi, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga lingkungan yang bersih.
“HAM juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman, dan lingkungan hidup yang baik. Ini menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah saat ini,” jelasnya.
Mugiyanto juga mengapresiasi komitmen Sulbar yang dinilai cukup dinamis dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari praktik demokrasi.
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap menyelaraskan seluruh kebijakan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Kami telah menandatangani komitmen bersama untuk menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan selalu diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat,” ungkap Suhardi Duka.
Ia juga menyampaikan kebanggaannya karena Sulbar menjadi daerah pertama dalam pencanangan sinergitas program HAM yang diinisiasi oleh Kementerian HAM.
“Jadi ini kita patut berbangga dari Kementerian HAM bisa menempatkan pertama di Sulbar untuk komitmen itu,” tuturnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pemajuan HAM yang lebih inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya di Sulbar tetapi juga secara nasional. (rls/as)
