Mamuju — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Tim Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) lapangan selama dua hari, 13–14 April 2026.
Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, termasuk instansi teknis seperti BPTD III, BPJN Sulbar, dan UPP Pelabuhan Mamuju. Fokusnya adalah mengevaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan tahun anggaran 2024 serta program Inpres Jalan Daerah tahun 2025, sekaligus melihat kondisi operasional pelabuhan di Sulawesi Barat.
Kegiatan ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Mewakili Kepala Bapperida, Kepala Bidang Infrastruktur Arjanto turun langsung mendampingi peninjauan ke sejumlah titik strategis.
Di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Mamuju, Pelabuhan Mamuju, Pelabuhan Belang-Belang, hingga sejumlah ruas jalan dan jembatan seperti Jembatan Karema, Jalan Soekarno Hatta, ruas Toabo–Salukayu–Sampaga, serta Lingkar Papalang.
Dalam peninjauan sektor logistik, Tim Bappenas menyoroti pentingnya integrasi antarmoda transportasi.
Konektivitas antara pelabuhan dan akses darat dinilai masih perlu diperkuat agar mobilitas penumpang dan distribusi barang bisa lebih efisien.
“Integrasi antar moda transportasi harus dirancang menyeluruh, mulai dari pelabuhan hingga akses darat. Jangan sampai ada keterputusan layanan yang justru menyulitkan masyarakat,” ujar Puji, perwakilan Tim Bappenas.
Ia menambahkan, kegiatan monev ini bukan sekadar melihat progres fisik, tetapi memastikan program benar-benar memberi dampak nyata.
“Kami ingin memastikan bahwa program DAK dan Inpres Jalan Daerah tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berdampak pada peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Dari sisi pelabuhan, UPP Pelabuhan Mamuju menyampaikan masih menunggu hasil review Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagai dasar pengembangan ke depan. Pemerintah Provinsi Sulbar sendiri telah mengusulkan peninjauan RIP di beberapa lokasi strategis, termasuk Mamuju, Palipi, dan Tanjung Silopo.
Sementara itu, pada sektor jalan, tim juga meninjau progres pembangunan Jembatan Karema yang saat ini telah mencapai realisasi fisik 67 persen, melampaui target rencana 29,32 persen. Jembatan ini ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan dinilai sangat strategis karena menjadi penghubung utama di pusat Kota Mamuju.
Selain itu, peninjauan juga difokuskan pada dampak pembangunan terhadap akses ke sentra produksi pangan, layanan dasar, serta dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Bappenas turut mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan readiness criteria sebagai syarat pengusulan program ke depan.
“Koordinasi ini penting agar setiap usulan benar-benar siap dan punya dampak besar bagi pembangunan daerah,” kata Arjanto.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib menambahkan, pihaknya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada output fisik semata, tetapi harus menghasilkan outcome yang nyata, seperti peningkatan konektivitas, efisiensi logistik, hingga pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam perencanaan, Bapperida Sulbar memegang fungsi penting dalam menyinergikan program pusat dan daerah. Termasuk memastikan bahwa setiap usulan kegiatan berbasis kebutuhan prioritas dan kesiapan teknis,” pungkasnya.
Bapperida pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rls)
