Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus mengawal sinkronisasi perencanaan anggaran, khususnya untuk sektor kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Sulbar, Selasa (14/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulbar itu secara khusus membahas kebutuhan anggaran Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2027.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV dan dihadiri anggota legislatif, Direktur RS Regional beserta jajaran, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, serta tim Bapperida Sulbar yang diwakili Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Elmarhamah, bersama Perencana Ahli Muda, Muh. Faried Fadal.
Dalam forum tersebut, Komisi IV menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan di daerah. DPRD pun merekomendasikan agar anggaran operasional dan pengembangan RS Regional menjadi prioritas pada 2027, dengan usulan mencapai Rp19 miliar.
Anggaran itu diarahkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengadaan fasilitas pendukung yang dinilai mendesak, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi hal tersebut, Elmarhamah menekankan agar seluruh usulan prioritas segera dimasukkan dalam dokumen perencanaan yang sedang disusun.
“Saat ini tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD 2027 masih berjalan. Kami berharap kebutuhan prioritas RS Regional bisa segera dituangkan agar terakomodasi dengan baik,” ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan RS Regional ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, sekaligus bagian dari program prioritas “Sulbar Sehat” yang diusung Gubernur Suhardi Duka.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mendorong pihak RSUD untuk lebih mengoptimalkan potensi pendapatan internal, terutama setelah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurutnya, langkah ini penting agar rumah sakit tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan mampu memperkuat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.
“Kita ingin RSUD lebih berdaya. Optimalisasi pengelolaan pendapatan sangat penting agar pemenuhan fasilitas bisa berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan sinergi antara DPRD, Bapperida, BPKAD, dan manajemen rumah sakit, diharapkan RS Regional Sulawesi Barat dapat terus berkembang menjadi fasilitas layanan kesehatan yang lebih modern, lengkap, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Rls)
