Mamuju — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi para pejabat administrator dan pejabat pengawas yang juga merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menghadiri rapat lanjutan konsultasi/koordinasi bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Kehadiran BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Senin (4/5/2026) tersebut membahas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 serta persiapan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi DPRD Sulbar dalam rangka memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya forum koordinasi ini sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
“Rapat ini menjadi momentum strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2026 berjalan optimal sekaligus mempersiapkan penyusunan RAPBD 2027 secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara TAPD dan DPRD sangat penting agar setiap kebijakan anggaran benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, BPKAD bersama TAPD akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan yang matang, pengendalian yang efektif, serta pelaporan yang akuntabel.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
