Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mulai memetakan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027. Salah satu fokus utama yang mengemuka adalah penanganan stunting serta penguatan gizi balita.
Hal itu dibahas dalam Forum Bupati se-Sulawesi Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur, didampingi Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi penting antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan prioritas pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen RKPD dan RAPBD.
Selain stunting, arah pembangunan juga mencakup penguatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Sulbar.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan pemantauan gizi balita menjadi langkah krusial dalam percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, Posyandu harus kembali dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini masalah gizi di masyarakat.
“Pemantauan pertumbuhan dan status gizi balita harus diperkuat. Posyandu punya peran penting dalam memastikan anak-anak kita terpantau sejak dini,” ujarnya.
Data terbaru menunjukkan masih ada tantangan di lapangan. Dari total 106.746 balita di Sulawesi Barat, baru sekitar 77.828 balita yang ditimbang hingga Februari 2026, atau sekitar 72,91 persen.
Angka ini menandakan masih adanya kesenjangan dalam cakupan pemantauan yang berpotensi menghambat deteksi dini kasus gizi kurang maupun stunting.
Karena itu, diperlukan penguatan peran kader, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan lintas sektor agar seluruh balita dapat terpantau secara rutin.
Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menjawab tantangan pembangunan, terutama di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci untuk mencapai target yang telah kita tetapkan,” tegasnya.
Melalui forum ini, pemerintah provinsi mendorong komitmen bersama seluruh kabupaten untuk memperkuat intervensi di sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Rls)
