Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Apel Virtual Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dipusatkan di Ruang Rapat Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 5 Januari 2025.
Apel virtual tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Sekretaris Daerah Junda Maulana, serta para asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga menegaskan bahwa seluruh pesan yang disampaikan Gubernur harus menjadi cambuk bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja lebih optimal, disiplin, dan berani mengambil keputusan sesuai kewenangan masing-masing.
“Disiplin dan keberanian mengambil keputusan adalah hal yang sangat penting dalam memimpin sebuah institusi, termasuk di tingkat kepala bidang. Apa yang disampaikan Pak Gubernur harus menjadi motivasi bagi kita semua,” ujar Wagub Salim S Mengga.
Ia menjelaskan bahwa apel virtual ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kedisiplinan ASN, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kinerja yang optimal di lingkungan OPD. Oleh karena itu, apel virtual harus ditindaklanjuti dengan penguatan sistem kehadiran di masing-masing OPD.
“Ke depan, setiap OPD wajib memiliki data kehadiran ASN secara jelas. Berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan apa alasannya—apakah dinas luar, sakit, atau tanpa keterangan. Semua itu harus dilaporkan kepada Sekda,” tegasnya.
Menurut Salim, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin dan pembentukan budaya kerja yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab, mengingat tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.
“Tantangan kita ke depan semakin berat. Karena itu, dibutuhkan kinerja dan tanggung jawab yang optimal dari seluruh ASN. Saya berharap pada apel berikutnya, kita sudah dapat melihat tingkat kehadiran dan kedisiplinan di setiap bidang,” tambahnya.
Ia berharap apel virtual ini menjadi momentum evaluasi dan pembenahan internal di seluruh OPD, sehingga pelayanan publik dan kinerja pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dapat terus meningkat. (Rls)
