Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Bapperida menggelar kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusi, bertempat di Ruang Rapat RPJMD dan media virtual Zoom, Senin 1 September 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan yang adil, setara, dan ramah bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas dan anak dengan potensi khusus. Ini sejalan dengan Misi Ketiga Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni Membangun SDM yang Unggul dan Berkarakter.
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Andi Almah Aliuddin. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya pelaksanaan regulasi Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, yang mengatur tentang Akomodasi Layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang bermartabat dan sesuai kebutuhannya,” ujar Almah.
Ia mengungkapkan, Sulbar masih menghadapi tantangan pembangunan, seperti angka stunting tinggi (35,4%), anak tidak sekolah (±48.105 jiwa), dan pernikahan usia anak (11,25%). Pendidikan inklusif diyakini sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 70,46.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian HAM RI, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, serta para kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah.
Dalam paparannya, Direktur Kepatuhan HAM menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Setiap anak berhak belajar tanpa diskriminasi. Sekolah inklusi bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegasnya.
Sesi diskusi menghadirkan suara-suara dari para guru dan kepala sekolah. Halimah dari SMA Negeri 1 Mamuju mengungkapkan tantangan dalam menangani siswa dengan gangguan emosi. “Kami butuh pelatihan khusus agar guru bisa lebih sabar dan efektif,” ujarnya.
Guru dari Mamasa juga menyuarakan perlunya tambahan dana BOS khusus dan pelatihan teknis bagi guru SD.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Polewali Mandar menyampaikan bahwa pelatihan Guru Pendamping Khusus (GPK) akan segera direncanakan.
“Semua sekolah harus siap menjadi sekolah inklusi. Kita tidak boleh menolak anak disabilitas,” katanya.
Saat ini, dari 222 lembaga pendidikan formal di Sulbar, baru 27 yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kabupaten Majene tercatat memiliki jumlah terbanyak, yaitu tujuh sekolah inklusi. Pemerintah daerah diharapkan segera mengalokasikan anggaran tambahan, memperkuat kolaborasi dengan SLB dan komunitas difabel, serta mengagendakan pelatihan bagi guru reguler.
Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun budaya sekolah yang menjunjung kesetaraan, toleransi, dan keberagaman.
“Dengan penguatan SDM dan dukungan kebijakan, Sulbar melangkah menuju pendidikan yang lebih manusiawi dan inklusif, sehingga dapat mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” pungkasnya. (Rls)
