BEKASI – Momentum pencegahan stunting di Sulawesi Barat (Sulbar) menguat setelah Posyandu Asoka, Desa Salubarana, Kabupaten Mamuju, meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan RI sebagai Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi tingkat provinsi tahun 2025.
Penghargaan ini diberikan berbarengan dengan penyelenggaraan pertemuan penguatan dukungan pembiayaan kegiatan layanan ibu, balita dan remaja di posyandu yang berlangsung pada di Avenzel Hotel and Convention, Bekasi, Jawa Barat baru-baru ini
Hal ini disampaikan oleh Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nurhalia B yang menjadi perwakilan salah satu instansi yang ambil bagian dalam pertemuan ini, mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir.
Menurut Nurhalia, pertemuan ini sebagai bagian dalam rangkaian forum nasional Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Project Phase 2, yang menuntut komitmen lebih kuat dari pemerintah daerah dalam memastikan dukungan anggaran bagi penguatan layanan Posyandu.
Keterlibatan Bapperida Sulbar merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan dan pembiayaan daerah bagi layanan kesehatan dasar, khususnya Posyandu. Ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah pusat menekankan pemenuhan indikator 9.1 INEY, yakni keberadaan kader Posyandu terampil dalam layanan ibu, balita, dan remaja. Dukungan pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran APBD dinilai menjadi elemen krusial agar layanan Posyandu semakin efektif dalam mencegah dan menurunkan stunting,” jelas Nurhalia.
Pertemuan nasional ini dihadiri oleh unsur Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda/Bapperida, serta Tim Pembina Posyandu dari berbagai provinsi, termasuk Sulbar. Mereka terlibat dalam proses perumusan Petunjuk Teknis Posyandu Era Baru 6 SPM yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Selama empat hari, peserta menerima pemaparan dari berbagai narasumber nasional terkait penguatan Posyandu dari sisi regulasi, pendanaan, tata kelola, hingga evaluasi efektivitasnya terhadap penurunan stunting. Materi yang dibahas meliputi implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2024, peran kelurahan dan desa dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, strategi kebijakan pembiayaan daerah untuk Posyandu, formulasi insentif kader, serta best practice dari 15 provinsi lokus prioritas stunting.
Forum ini bertujuan menyelaraskan persepsi dan langkah antar-pemangku kebijakan mengenai dukungan pembiayaan layanan ibu, balita, dan remaja di Posyandu maupun puskesmas pembantu. Selain paparan materi, peserta juga merumuskan rencana tindak lanjut yang akan dipantau oleh fasilitator INEY untuk memastikan implementasi regulasi berjalan di daerah masing-masing.
Secara terpisah, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir menyebut, capaian prestasi Posyandu Asoka menjadi bukti bahwa penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat dapat menghasilkan dampak nyata bila didukung oleh kader yang kompeten dan kebijakan anggaran yang memadai.
“Bagi Sulbar, momen ini menjadi dorongan penting mempertegas komitmen daerah dalam terus memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pencegahan stunting,” kata Darwis. (Rls)
