MAJENE- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene kembali melayangkan kritikan terhadap lembaga “Satya Adhi Wicaksana”, Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene dalam mengungkap dugaan tindak melawan hukum dipengadaan kapal milik DKP, Senin 24/2/2025.
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene beberapa waktu lalu ikut bersuara dan ingatkan lembaga Kejaksaan untuk menjaga semboyan “Satya Adhi Wicaksana” dalam mengungkap sejumlah tindakan dapat merugikan negara.
Namun, pasca Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) layangkan kritikan, pihak Kejari Majene sampai saat ini belum menampakkan progres pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kapal milik DKP senilai 2.1 miliar.
Apalagi, beberapa bulan lalu Kajari Majene bersama para awak media menggelar konfrensi pers dan memastikan akan mengumumkan tersangka diawal Januari 2025 lalu.
Tak sampai itu, Kajari juga dalam konfrensi pers merinci secara gamblang proses penyidikan sedang dilakukan dengan mengekspose di Badan Keuangan Negara (BKN) dan BPK sedang menghitung kerugian negara ditimbulkan.
Pihak Kejari Majene tak main – main dalam menyidik dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kapal milik DKP dengan mendatangkan ahli kayu dan perkapalan.
HMI kini dinahkodai Muhammad Aslan, sangat sayangkan sikap Kejari Majene seolah ingkar janji dan tidak transparan dalam mengungkap dugaan tindakan pidana korupsi di Bumi Assamalewuang.
“Aspek transparansi dan akuntabilitas penting dijunjung tinggi oleh para aparat penegak hukum. Kajari Majene harus bertanggung jawab dengan pernyataan agar tidak menimbulkan opini liar,” ungkapnya.
Ia sampaikan, kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan bisa saja tergerus dengan ulah para pejabatnya tidak sejalan perkataan dan perbuatannya.
“Jangan seolah buang batu sembunyi tangan dan hanya sekedar antraksi lalu tak ingin nampak dipublik bicara yang sebenarnya,” ujarnya.
HMI juga berencana untuk turun menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene untuk menagih janji dan mendesak untuk mundur dari jabatan.
Kita harapkan Kejari gentle menemui langsung massa aksi dan memberikan klarifikasi kepada publik mengenai proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kapal milik DKP Majene.
Zaki sampaikan kita sudah memeriksa sejumlah saksi, ahli dan mengambil data dilapangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal milik DKP.
“Kesimpulannya, proses penyidikan masih berjalan dan memang hasil ahli sangat dibutuhkan untuk tindak lanjut penyidikan,” kata Kasi Intel Kejari Majene.
Sementara, saat ditanyai mengenai pernyataan dikonfrensi pers Kajari bersama awak media. Ia jawab, estimasinya pak Kajari saat itu ini kita gebuk. Memang kita sudah jalankan, tapi ada juga proses diluar kendali kami. (rls/Endy)
