Mamuju – Dalam upaya memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berperan aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) Periode Juli 2025, yang digelar di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Kamis (28/8/2025).
Sekretaris Bapperida, Muh. Darwis Damir, hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Muh. Darwis Damir menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah integrasi laporan keuangan dan pembangunan lintas level pemerintahan.
“Berkenaan dengan forum ini, FKKPD memberikan kontribusi laporan realisasi belanja dana transfer daerah yang dikelola Ditjen Perbendaharaan dengan laporan realisasi belanja daerah Provinsi Sulbar. Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar, sejalan dengan tujuan dari visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.” terang Darwis.
Ia juga menekankan bahwa Bapperida tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai kontributor aktif dalam menyampaikan masukan strategis terkait capaian dan kendala pembangunan daerah.
“Sebagai anggota forum, tentu Bapperida memberikan kontribusi masukan terkait masalah-masalah pembangunan, capaian pembangunan, dan pengendalian target-target pembangunan. Baik program prioritas daerah maupun program strategis nasional yang berada di wilayah Pemprov Sulbar,” tambahnya.
Diskusi forum mencakup penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang per 27 Agustus 2025 telah mencapai 59,44 persen, meski mengalami kontraksi 5 persen secara tahunan. Isu-isu strategis seperti revitalisasi sekolah, program makan bergizi gratis, dan ketahanan energi juga menjadi sorotan.
Darwis mengungkapkan bahwa mekanisme pendanaan untuk revitalisasi sekolah kini mengalami perubahan signifikan.
“Revitalisasi sekolah yang dulunya menggunakan DAK Fisik bidang pendidikan, kini telah diubah mekanismenya menjadi revitalisasi sekolah,” jelasnya.
Forum juga membahas persiapan High Level Meeting FKKPD yang direncanakan berlangsung pada minggu kedua September 2025, sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Hadir dalam diskusi forum koordinasi dan sinergitas FKPP, Kepala KPPN Mamuju, dan para Pejabat Dirjen Perbendaharaan Sulbar. (rls/as)
