MAJENE – Pemprov Sulbar terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah melalui peluncuran Sistem SP2D Online, yang mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dengan Cash Management System (CMS) milik Bank Sulselbar.
Kegiatan peluncuran ini dilaksanakan di Kabupaten Majene oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo, dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Aula Hotel Villa Bogor Majene, Minggu 13 Juli 2025.
Sistem SP2D Online menjadi tonggak penting dalam transformasi digital tata kelola keuangan daerah. Melalui sistem ini, proses pencairan dana dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi penuh melalui SIPD-RI, tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu yang lama.
Dalam sambutannya, Masriadi Nadi Atjo menegaskan bahwa penerapan SP2D Online akan mulai dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh SKPD lingkup Pemprov Sulbar mulai Senin, 14 Juli 2025. Ia mengajak seluruh SKPD untuk beradaptasi dan mendukung implementasi sistem ini demi peningkatan layanan keuangan pemerintah.
“Kami berharap SP2D Online ini didukung penuh oleh seluruh SKPD. Ini bukan hanya soal percepatan pencairan, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi keuangan yang mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi,” ujar Masriadi.
Manfaat SP2D Online: Efisien, Transparan, Terintegrasi Pelaksanaan SP2D Online menghadirkan sejumlah manfaat konkret, antara lain:
1. Mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan Misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel”.
2. Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai indikator keberhasilan transformasi digital pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan efisiensi anggaran belanja operasional, khususnya dalam pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK), penggandaan dokumen, serta distribusi dokumen keuangan secara fisik.
Peluncuran ini juga menandai keseriusan Pemprov Sulbar dalam menempatkan teknologi digital sebagai tulang punggung reformasi birokrasi, sekaligus menjawab tantangan zaman yang menuntut pelayanan publik yang adaptif dan berbasis sistem elektronik.
Acara peluncuran turut dihadiri oleh Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, para Kepala Bidang, Kepala UPTD PPRD Kabupaten se-Sulawesi Barat, para Kasubid Lingkup BPKPD Sulbar serta Kuasa Bendahara Umum Daerah. (rls/as)
