MAJENE – Pemkab bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene kompak sambangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Jumat 17 April 2026.
Bupati Majene dan Sekkab sampai pihak BKAD terlihat hadir dalam kunjungan dilakukan Pemkab bersama DPRD Majene di BKN.
Selain dari pihak Pemkab, Ketua DPRD, M. Idwar, Ketua Komisi ll, Napirman dan Ketua Komisi l, Sarifuddin serta beberapa jajaran anggota DPRD Majene.
Kunjungan itu bertujuan untuk konsultasi bersama pihak BKN tentang keberlanjutan perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh di lingkup Pemkab Majene.
Napirman katakan, 2507 Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu lingkup Pemkab Majene akan berakhir kontraknya dibulan Juni 2026.
“Langkah itu kemudian ditempuh Pemkab Majene bersama DPRD sambangi BKN merupakan bentuk komitmen dalam mencari ruang kepastian nasib perpanjangan kontrak PPPK Penuh Waktu di Majene,” ungkap Ketua Komisi ll DPRD.
Napirman dalam ulasannya simpulkan pertemuan Pemkab dan DPRD Majene bersama BKN. Pihaknya, akan melakukan pendampingan lanjutan berkoordinasi dengan Kemenkeu meminta tambahan anggaran, khususnya pemenuhan belanja pegawai.
Menurut Napirman, belanja pegawai adalah belanja sifatnya wajib. Sehingga, pusat wajib memberikan support tambahan anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai, khususnya di Majene.
Problem demikian bukan hanya dihadapi Pemkab Majene, rupanya ada 103 daerah di Indonesia juga mengalami keterbatasan fiskal merujuk ketidakmampuan dalam hal belanja pegawai.
“Semoga melalui kunjungan Pemkab dan DPRD bersama BKN melahirkan solusi adil demi keberlanjutan kontrak teman – teman PPPK Penuh Waktu di Majene,” harapnya.
Polemik penggajian dan keberlanjutan kontak Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu di Kabupaten Majene, sudah berlangsung beberapa bulan belakangan hingga marak dibincang. (rls/as)
